BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai kalau rencana untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi (UUD NRI) 1945 di masa pandemi Covid-19, sangatlah tidak tepat. Apalagi saat ini, rakyat sedang susah dan tengah bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Kalau dipaksakan (amandemen UUD 1945), seolah tidak peka dengan situasi ini, apalagi ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan presiden. Dan rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan dari pada nasib rakyat,” kata Aboe Bakar melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (19/8/2021).
Melanjutkan pernyataanya, Habib Aboebakar sapaan akrab politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dalam situasi seperti ini, seharusnya semua elemen bangsa fokus dan berupaya untuk menangani pandemi. Baik dalam layanan kesehatan untuk mengurangi resiko kematian akibat Covid-19, maupun dalam upaya pemulihan ekonomi agar rakyat bisa makan dan bertahan hidup di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Dari pada membahas amandemen UUD 1945, lebih urgen jika saat ini kita menyiapkan roadmap jangka panjang penanganan Covid-19. Karena kita pahami salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi tidak ada yang lebih penting dari pada keselamatan rakyat, ini harus kita pegang teguh,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS ini.
Ketua Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR RI ini menambahkan, saat ini yang sangat diperlukan adalah roadmap jangka panjang Indonesia dalam menangani Covid-19, agar kebijakan jelas peta jalannya.
“Jangan sampai rakyat melihat penanganan pandemi hanya berganti ganti nama saja tanpa orientasi yang jelas. Karena keberadaan roadmap jangka panjang penanganan pandemi tersebut merupakan kebutuhan mendesak saat ini,” pungkas Legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut. (Jimmy)
