BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ahli hukum dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad mengatakan, pemakzulan atau penggulingan pemerintahan yang sedang berkuasa bukan hanya sekali terjadi di Indonesia, baik yang berakhir secara konstitusional ataupun tidak. Contoh pemakzulan yang dilakukan dengan cara konstitusional adalah berakhirnya era pemerintahan Presiden keempat RI, Abdurrachman Wahid atau Gus Dur.
“Kalau melalui konstitusi kan ketika Gus Dur, karena ada proses politik, ada kesepakatan DPR, ada kemudian MPR,” sebut Suparji dalam webinar Kaukus Muda Indonesia(KMI) bertema ‘Membaca Propaganda dan Isu Penggulingan Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19’, Jumat (13/8/2021).
Sementara jika berbicara pemakzulan tanpa melalui jalan konstitusi, menurut catatan Suparji ada dua era, yakni Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
“Kalau di luar konstitusi kan ada Soeharto yang mengundurkan diri, itu pun akhirnya terguling. Demikian juga pada masa Soekarno karena situasi pada waktu itu akhirnya dia terguling,” terangnya.
Namun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dia ragu dan tidak yakin akan terjadi pemakzulan, meskipun alasannya kegagalan dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19. Menurut dia, munculnya isu tersebut dimaksudkan agar Jokowi memperbaiki kinerjanya dalam penanganan situasi pandemi Covid-19.
“Apakah situasi pandemi Covid-19 ini dapat menjadi alasan untuk melalukan penggulingan pemerintahan yang sah secara hukum? Saya tidak yakin bisa terjadi. Jadi, ini sebagai alarm sebagai pemerintah agar lebih hati-hati dalam bekerja, agar lebih nyata dalam bekerja,” ujarnya lagi.
Suparji menilai, semua pihak harus sepakat bahwa memunculkan wacana tentang pengulingan pemerintah bukan suatu yang haram apabila hal itu dilihat dalam perspektif politik. Wacana ini harus dimaknai sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah harapan agar bekerja lebih baik.
Di sisi lain, Suparji mengaku tidak terlalu yakin penggulingan Jokowi bisa terjadi, karena hal itu hanya sekadar imajinasi dan ilusi semata. Pasalnya, jika melihat posisi dukungan politik Parlemen kepada pemerintah sangat besar, maka kecil kemungkinannya Presiden Jokowi digulingkan.
“Kalau dalam konfigurasi politik yang sekarang terjadi dengan menggunakan mekanisme konstitusional, sesungguhnya itu (penggulingan) seperti sebuah imajinasi saja, ilusi saja,” demikian Suparji. (Asim)
