BERITABUANA.CO, JAKARTA- Rencana Pemerintah untuk menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) dalam pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali menuai perhatian di ruang publik.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi hasil kajian KPK yang menemukan masih adanya persoalan utama dalam penyelenggaraan Bansos, yakni soal akurasi data penerima bantuan, termasuk terkait kualitas data penerima bantuan, transparansi data, ataupun pemutakhiran data.
Ia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk terus berupaya melakukan sejumlah langkah perbaikan data penerima bantuan Bansos.
“Sehingga dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan kualitas data penerima Bansos semakin baik dan Bansos disampaikan tepat sasaran,” kata Bamsoet, di Jakarta, Rabu (7/7/2021).
Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah pusat untuk terus membangun koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Sehingga akurasi data, kualitas data dan transparansi data penerima bantuan Bansos dapat dipertanggung jawabkan.
“Meminta pemerintah untuk memverifikasi data penerima bansos, serta menyampaikan sosialisasi yang baik terkait bansos kepada para penerima bansos, di samping memperketat pengawasan dalam penyaluran bansos guna meminimalisasi potensi terjadinya pungli, kutipan atau pemotongan pada saat penyalurannya,” papar politikus Golkar itu.
“Mengingat, dalam laporan yang disampaikan ICW masih kerap menemukan persoalan data penerima yang berhak justru tak mendapat bantuan pada penyaluran bansos tahun 2020,”tambahnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta komitmen pemerintah dan aparat petugas untuk terus melakukan upaya-upaya antisipasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran Bansos.
“Sekaligus melakukan evaluasi penggunaan dana bansos pada setiap penyalurannya,”pungkasnya. (Jal)
