BERITABUANA.CO, JAKARTA – Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) angkat bicara soal banjir bandang yang melanda kota wisata Parapat, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (13/5/2/21) lalu. Banjir tersebut disebut sebagai dampak dari penurunan kualitas lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba. Kejadian serupa sudah terjadi beberapa kali.
Berdasarkan investigasi Komite Gereja dan Masyarakat (KGM) HKBP dengan mitranya atas rentetan peristiwa tersebut, telah dipelajari bahwa banjir-banjir bandang ini memiliki kaitan yang erat dengan aktivitas penebangan hutan di Sitahoan dan kawasan hutan Sibatuloting, baik untuk kepentingan hutan tanaman industri (penanaman eukaliptus), pemanfaatan kayu dan basil hutan oleh para pengusaha lokal, ditambah oleh aktivitas pertanian masyarakat dalam skala yang jauh lebih kecil.
Di Sualan sampai Tanjung Dolok, Parapat, terdapat sejumlah aliran sungai yang sumber airnya berasal dari Sitalion dan Kawasan Hutan Sibatuloting.
“Kini, bila hujan deras terjadi, sungai-sungai kecil ini akan meluap dan membawa material lumpur dan bebatuan yang sangat mengancam, seperti yang sudah terjadi berulang kali,”kata Kepala Departemen Diakonia HKBP Debora P Sinaga dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (15/5/2021).
Tidak heran, lanjut dia, jika degradasi hutan terus berlangsung, maka banjir bandang di kawasan ini akan semakin sering terjadi. Terlebih karena Topografi dari Danau Toba yang merupakan danau vulkanik adalah tanah berpasir dan bebatuan dan berbukit-bukit.
“Fakta tersebut mengingatkan semua pihak akan besarnya potensi bencana serta terpanggil untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan,” imbuh Debora P Sinaga.
Ditegaskan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan yang berkesinambungan adalah panggilan kita sebagai warga gereja. Dalam kaitan itu, HKPB mendesak pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta masyarakat agar sesegera mungkin melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba.
“Pemeliharaan lingkungan hidup dan hutan adalah faktor penting keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan aneka fasilitas umum yang dibangun Pemerintah Pusat akhir-akhir ini di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang kita harapkan membawa perbaikan kesejahteraan bagi rakyat,” tegas Debora.
Selanjutnya, HKBP mendorong pemerintah pusat dan daerah perlu mengkaji kebijakan yang lebih spesifik untuk menghentikan laju deforestasi, serta memberi sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap pihak yang merusak alam, serta mengembalikan fungsi hutan di sekitar Danau
Toba sebagai hutan alam untuk menyangga kelestarian dan keindahan Danau Toba, flora dan fauna, serta kesejahteraan masyarakat.
Di bagian terakhir pernyataan sikapnya, HKBP mengatakan tidak tinggal diam atas banjir bandang yang telah membawa kerugian bagi masyarakat Parapat. HKBP berkomitmen untuk menolong korban bencana alam. Lebih dari itu, HKBP juga siap bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi mitra menjaga lingkungan hidup dan hutan sekaligus mendorong dan mengapresiasi program reboisasi yang ramah lingkungan, terencana, dan konsisten. (Asim)
