BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus berharap pengaturan penerimaan Aparat Sipil Negara (ASN) yang tidak bersamaan dengan proses penyelenggaraan pemilu, baik pilkada maupun pilpres akan mampu mengurangi politisasi birokrasi.
“Sebab selama ini, politisasi birokrasi menjadi kendala dalam menciptakan ASN yang profesional karena pengangkatan mereka sarat dengan kepentingan politik,” kata Guspardi dalam Forum Legislasi menyoal “Poin Penting RUU ASN” di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021).
Bahkan, menurut politisi PAN itu, tak jarang pejabat tingkat Pusat maupun Daerah memperbanyak penerimaan pegawai dengan memanfaatkan situasi politik terutama saat menjelang pemilu.
“Saya setuju pengaturan timing penerimaan ASN yang tidak berkaitan dengan pemilihan umum agar tidak dimamfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar Gusparsi seraya menambahakn akibat politisasi birokrasi, tidak jarang ASN ditempatkan tidak pada bidang keahliannya selain diterima tidak sesuai dengan kebutuhan.
Dia mencontohkan ada Sarjana Peternakan yang karirnya melejit cepat karena menjadi tim sukses sehingga bisa menjadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi. Pada bagian lain dia juga mengusulkan agar pegawai fungsional diperbanyak dengan mengurangi pegawai eselon karena saat ini hampir sepertiga dari ASN merupakan pegawai administratif.
“Pada hal, pada era digital government fungsi administrasi seharusnya sudah bisa dikurangi agar terjadi efisiensi anggaran pegawai negeri,” katanya.
Terakhir, Guspardi menilai kalau pemerintah enggan atau kurang siap untuk revisi UU ASN tersebut. Kalau kondisinya seperti itu, maka menurut dia, revisi itu tak akan jalan.
“Apalagi sekitar 20 kelembagaan sudah ditutup. Kita dukung rasionalisasi eselon 3 dan 4 untuk fungsionalisasi jabatan, tapi jangan sampai masa depannya mengkhawatirkan,” tutupnya. (Jal)
