BERITABUANA.CO, JAKARTA –Ketidakpuasan terhadap kebijakan diambil pemerintah dapat menimbulkan gerakan atau pemikiran radikal dimasyarakat.
Terlebih, kata Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, bila kebijakan tersebut masuk dalam ranah privasi atau ideologis maupun agama.
Sehingga muncul pemikiran, sambung dia, bahwa negara tidak boleh masuk dalam ruang privat orang atau individu.
“Ini kan konsep yang ada di barat. Ini ideologi yang ada di barat,” kata Arsul dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Menangkal Radikalisme bagi Generasi Muda di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021).
Dalam kesempatannya itu, Arsul kemudian mengungkapkan pengalaman dirinya sebagai anggota Panja Rancangan KUHP. Ketika dirinya menerima kunjungan dari puluhan duta besar dari negara-negara Uni Eropa untuk menyampaikan penolakannya, soal hukuman mati dan menggemakan, bahwa negara tidak boleh masuk dalam ruang privasi warga negaranya atau individu.
Dari yang disampaikan para Duta Besar itu, lanjut politikus PPP itulah, maka konsekuensinya pasal-pasal seperti perzinahan, perbuatan cabul, kumpul kebo harus dihapus.
“Kalau kita ikuti pasti akan menimbulkan reaksi yang sifatnya ideologis dan reaksi itu dalam tahap tertentu akan juga menimbulkan, katakan kalaupun bukan gerakan radikal, itu pasti juga pemikiran yang radikal,” sebut dia.
“Ketidakpuasan itulah yang kemudian digabungkan ketidakpuasan yang lain atau kebijakan pemerintah, itulah yang kemudian menimbulkan gerakan radikal,” pungkasnya. (Jal)
