BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah menolak pendaftaran Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, yang digelar oleh kubu Jhonny Allen Marbun Cs. Alasan pemerintah seperti yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, pelaksanaan KLB yang kemudian memilih Moeldoko ketua umum DPP Partai Demokrat belum melengkapi sejumlah dokumen.
Pengamat politik Ujang Komarudin menjawab beritabuana.co, Rabu (31/3/2021) menilai, keputusan pemerintah tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Dalam hal ini, keadilan hukum dapat ditegakkan oleh pemerintah dalam kasus internal Parta Demokrat.
“Tentu kita apresiasi pemerintah yang telah berani bertindak adil. Menegakkan kebenaran dan berbuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ujang.
Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini mengemukakan, sejak awal dia sudah berpendapat, bahwa ada kudeta di Partai Demokrat. Dalam berbagai kesempatan dirinya sudah menyatakan, bahwa pelaksanaan KLB Sibolangit itu ‘odong-odong’. Faktanya seperti itu.
“Sehingga pemerintah melalui Kemenkumham menolak KLB Moeldoko yang odong-odong itu,” ujarnya.
Jadi sejak awal tambah Ujang, kalau dari sisi hukum akan ditolak. Sedang sisi politiknya yang bisa diterima. Namun pemerintah telah membuktikan tidak berat sebelah dan berlaku adil dalam kasus Partai Demokrat.
“Paling-paling mereka berdua, antara Yasonna dan Moeldoko perang dingin saja,” ujar Ujang.
Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menjelaskan, dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi kubu KLB. (Asim)
