Irwan Demokrat: Isu KLB Ilegal, Menguji Komitmen Demokrasi Presiden Jokowi

by
Irwan Fecho, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho berpandangan, isu Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal terhadap Partai Demokrat juga tengah menguji komitmen Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi demokrasi.

Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan pemerintah, sambung dia, maka Presiden Jokowi mencoreng namanya sendiri, dan akan dikenang sebagai Presiden yang merontokkan demokrasi.

“Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3/2021).

“Jika sampai KLB ilegal dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan, kemudian disahkan, Presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan ini Parpol ini.”

Kendati demikian, Irwan mengaku masih percaya Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik. “Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para Menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko,” ucap anggota legislator dari Dapil Kalimantan Timur itu.

“Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, artinya cuma dua: Presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau Presiden diam-diam membiarkan. Ingat, diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan (guilty by omission).”

Dalam kesempatannya itu, Irwan juga mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang ia temukan. “Apakah kepergian pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? untuk agenda Dinas apa?”, jika tidak seizin Presiden, berarti pak Moeldoko mangkir dari tugas dong?”pungkas anggota Komisi V DPR RI ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *