BERITABUANA.CO, JAKARTA – PT Askrindo dan PT Jamkrindo memproyeksikan total penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp236 Triliun di 2021. Nilai tersebut mencakup 93,28% dari plafon KUR yang disampaikan pemerintah sebesar Rp253 Triliun. Kontribusi penjaminan KUR Askrindo sebesar Rp126 Triliun dan Jamkrindo sebesar Rp110 Triliun.
Proyeksi tersebut diantaranya disampaikan Askrindo dan Jamkrindo pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, pekan lalu.
Direktur Operasional Ritel Askrindo Anton Fadjar A. Siregar menyampaikan, penyaluran KUR 2020 secara nasional sebesar Rp198 Triliun yang telah disalurkan oleh Himbara, Bank swasta, dan Bank Daerah. Dari realisasi tersebut, Askrindo menjamin plafon KUR sebesar Rp110,8 Triliun atau pangsa pasar penjaminan sekitar 55%, dengan jumlah peminjam yang dijamin sebanyak 4,2 Juta UMKM atau telah menyerap tenaga kerja sebanyak 7 Juta.
“Target penjaminan KUR 2021, yang telah disampaikan oleh pemerintah sebesar Rp 253 triliun, diproyeksikan akan dijamin Askrindo lebih kurang Rp 126 triliun atau tumbuh 14% dari 2020,” jelas Anton.
Menilik 2020, penjaminan Askrindo didominasi sektor usaha oleh sektor perdagangan dengan plafon lebih kurang Rp54 Triliun atau 49,3%. Porsi itu jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, sejalan dengan program pemerintah mendorong agar bank penyalur mengalirkan dananya ke sektor produktif sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar. Kemudian, diikuti oleh sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp28,7 Triliun atau 25,9%.
Sektor jasa Rp10,3 Triliun atau 9,3%. Industri kecil Rp10,1 Triliun atau 9,1%. Akomodasi Rp5 Triliun atau 5,6%. Perikanan dan kelauan Rp1,8 Triliun atau 1,6%. Konstruksi Rp158 Miliar atau 0,1%.
Sedangkan berdasarkan sebaran penjaminan pulau PEN tersebar di Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp8,8 Triliun. Jawa menduduki posisi paling besar Rp64,2 Triliun, Sumatera Rp20,8 Triliun, Kalimantan Rp6,6 Triliun, Sulawesi Rp8,7 Ttriliun, dan Papua Rp1,7 Triliun.
Adapun berdasarkan bank penjamin, penyaluran terbesar disalurkan oleh bank BRI, lalu BNI, diikuti Mandiri, BTN, BPD, dan bank swasta. Sementara itu, Direktur Utama Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan memaparkan, realisasi sampai dengan 2020 kurang lebih untuk volume KUR ada di Rp102,6 Triliun terhadap 3,42 Juta UMKM. Jumlah itu mampu menyerap 4,85 Juta tenaga kerja. Adapun rasio klaim KUR sebesar 53,94%.
“Di 2020 ini, untuk segmen KUR konsumer dan bisnis banking kurang lebih ada di Rp 102 triliun, sedangkan target di 2021 ada di Rp110 tTriliun. Jadi jika dilihat dari sini dari sini, segmen terbesar ada di segmen KUR,” jelas Putrama.
Dalam perjalanannya sejak 2007-2020, Jamkrindo telah melakukan penjaminan kepada 17,6 Juta UMKM yang menyerap 23,08 tenaga kerja. Volume penjaminan tercatat sebesar 412,73 Triliun. Dengan sebaran wilayah terbesar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara. Sedangkan wilayah dengan penjaminan KUR terkecil adalah di Kalimantan Utara.
Penjaminan pada sektor perdagangan besar dan eceran Jamkrindo mendominasi sebesar Rp119,7 Triliun, jika dibandingkan dengan posisi nasional sebesar 171,12 Triliun. Kedua, adalah sektor pertanian, perburuan, dan perhutanan Jamkrindo mencatat sebesar Rp54,7 Triliun, dibandingkan posisi nasional Rp78,23 Triliun.
Ketiga adalah industri pengolahan Jamkrindo sebesar 16,2 triliun, nasional Rp23,2 Triliun. Di samping itu, non performing guarantee (NPG) sampai 2020 tercatat sebesar 1,6%. Salah satu bank swasta nasional yakni Bank Artha Graha memiliki NPG yang cukup signifikan sampai 48,14%. Kemudian NPG untuk tiga bank Himbara yakni BNI sebesar 3,06%, Mandiri sebesar 0,96%, dan BRI 1,38%. Penjaminan PEN Di sisi lain, Askrindo dan Jamkrindo juga melakukan penjaminan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kedua perusahaan penjaminan itu tercatat berkontribusi melakukan penjaminan senilai Rp18,5 Triliun.
Anton memaparkan, Askrindo dan Askrindo Syariah berhasil melakukan penjaminan kurang lebih sebesar Rp9,7 Triliun. Dengan jumlah yang dijamin Askrindo sebanyak 344 Ribu UMKM dengan penyerapan tenaga kerja 948 Ribu.
“Berdasarkan sektor usaha di 2020, masih didominasi sektor perdagangan Rp6,2 Triliun atau 63,8% dari total penjaminan KMK PEN sebesar Rp9,7 Triliun,” imbuh dia.
Dia pun merinci, penjaminan terhadap penyaluran kredit dari mitra BRI sebesar Rp4,1 Triliun, BNI sebesar Rp2,5 Triliun, Mandiri sebesar Rp650 Miliar, dan BTN Rp230 Miliar. Adapun pola penjaminan dalam rangka PEN paling besar dicatatkan pada penjaminan otomatis bersyarat mencapai Rp6,5 Triliun dengan maksimum penjaminan Rp1 Miliar per akun.
Sedangkan penjaminan dengan pola kasus per kasus dilakukan pada akun diatas Rp1 Miliar. Untuk penjaminan akun Rp1-5 Miliar mencapai Rp2,8 Triliun, total debitur sebanyak 1.388 UMKM. Untuk plafon penjaminan Rp5-10 Miliar tercatat sebesar Rp372 Miliar, dengan total debitur sebanyak 49 UMKM.
Sedangkan Jamkrindo, Putrama menjelaskan, penjaminan PEN perseroan yang dilakukan sejak 17 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp8,6 Triliun.
“Kami memiliki anak perusahaan yakni Jamkrindo Syariah yang juga menjamin berbasis syariah. Jumlah debitur 533 ribu UMKM,” ucap dia.
Putrama mengungkapkan adanya sejumlah tantangan dalam melakukan penjaminan KUR maupun dalam rangka mendukung program PEN. Salah satunya datang dari mitra perbankan yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. BRI dan BNI misalnya yang banyak terdampak pada sektor pertambangan, migas, dan konstruksi.
Sebab diketahui, pandemi membuat aktivitas UMKM permintaan dan penjualan menurun 56%, kesulitan bahan baku 4%, di sisi produksi 3%, akses permodalan 22%, dari sisi distribusi 15%, demikian Putratama. (Asim)
