BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mempertanyakan komitmen Menteri BUMN Erick THohir terkait implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) guna membenahi tata kelola BUMN.
“Prinsip-prinsip GCG yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi/Kemandirian dan Kesetaraan sejauh ini masih menjadi ‘pelajaran’ yang dihafal belum menjadi tata kelola yang dilaksanakan dengan baik,” sindir Amin dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2020).
Belum terlihatnya prinsip-prinsip GCG di BUMN, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, indikator sederhananya bisa dilihat dari berbagai masalah akut yang terjadi di tubuh BUMN seperti kasus-kasus korupsi, banyaknya BUMN yang rugi, besarnya utang dan kesulitan likuiditas.
“Belum tuntasnya kasus mega skandal Jiwasraya, penyuapan oleh direksi PT PAL, dan masih banyak lagi kasus korupsi yang terungkap. Yang terbaru misalnya, temuan yang diduga pemberian upeti dari PT Dirgantara Indonesia kepada sejumlah pejabat publik sebesar Rp178 miliar,” ungkapnya.
Terbaru, lanjut dia, masyarakat juga dikejutkan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di tubuh PT Garuda Indonesia. Padahal, kata dia, Juli 2020 lalu maskapai Garuda itu menerima suntikan Rp8,5 triliun dana talangan dari APBN lewat mekanisme mandatory convertible bond ( MCB) atau obligasi wajib konversi.
“Artinya dana talangan tersebut secara otomatis nantinya akan menjadi tambahan penyertaan modal pemerintah ke PT Garuda Indonesia,” jelasnya.
Amin juga menyoroti banyaknya penunjukan komisaris BUMN yang tidak berbasis kompetensi. Baik yang berasal dari Tim Sukses, rekomendasi Partai Politik maupun unsur lainnya.
“Jumlahnya juga melebihi kebutuhan. Misalnya Komisaris PT PLN (Persero) berjumlah 10 orang. Ditambah lagi temuan Ombudsman, paling sedikit ada 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan dan 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Hal tersebut menjadikan beban BUMN makin berat dan semakin jauh dari harapan untuk bisa mencapai tujuan pendiriannya,” tandasnya.
Amin Ak menambahkan, sesuai dengan UU Perseroan Terbatas (PT), tugas dewan komisaris adalah memastikan bahwa tindakan eksekutif (dewan direksi) sudah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
“Untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, dewan komisaris diberi alat kelengkapan lainnya, seperti komite audit,” katanya.
Selain UU, lanjut Amin Ak, juga ada Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 yang mengatur perilaku BUMN dengan pedoman tata kelola BUMN.
“Aturan ini secara jelas telah mengatur bagaimana perusahaan negara harus dikelola sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Untuk mengukur level GCG BUMN, setiap tahun mereka juga harus diaudit oleh konsultan independen GCG,” jelasnya.
Amin Ak menilai, sebelum diangkat jadi direksi BUMN, setiap calon direksi BUMN harus menandatangani pakta integritas.
“Pakta integritas ini mengatur bagaimana perilaku direksi pelat merah dalam mengelola BUMN. Secara garis besar hal yang boleh dan tak boleh dilakukan dinyatakan secara eksplisit,” tegasnya.
“Sayangnya, banyak oknum pejabat BUMN yang hanya menandatangani pakta integritas tapi mengabaikan prinsip-prinsip di dalamnya,” sambungnya.
Bahkan di era Menteri BUMN Erick Thohir, kata Amin Ak, diterbitkan core values bagi seluruh pejabat dan karyawan BUMN yaitu AKHLAK, yang merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif sebagai budaya baru BUMN.
Seperti dikatakan Menteri Erick, AKHLAK merupakan panduan bagi manajemen BUMN untuk dapat bekerja dengan benar demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Semua aturan sudah ada dan bagus isinya, yang belum adalah penerapannya secara konsekuen,” tutup dia. (Rls)
