BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pernyataan Presiden Perancis, Imanuel Macron yang akan melawan segala bentuk “separatisme Islam” pasca-peristiwa pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty (dalam suatu diskusi di kelas sempat menunjukkan kepada murid-muridnya gambar kartun Nabi Muhammad), di luar Paris, awal Oktober, telah memicu kemarahan bagi negara-negara mayoritas Muslim.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi melalui pernyataan tertulisnya, Minggu (1/11/2020) menyebut tindakan Presiden Perancis, Imanuel Marcon itu menyayat hati ummat Islam di Indonesia dan dunia.
Apalagi, lanjut Habib Aboebakar sapaan akrab Anggota Komisi III DPR RI ini, dukungan Macron atas penistaan Nabi Muhammad SAW dilakukan saat ummat Islam sedang merayakan Maulid Nabi.
“Harus dipahami, saat bulan Maulid ummat Islam banyak menjalankan kegiatan untuk mengingat dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tentu sangat menyakitkan ummat Islam jika disaat itu Nabinya dilecehkan,” kata Habib Aboebakar.
Menurut Habib Aboebakar, tindakan Macron ini sangat membahayakan ketertiban dunia, karena telah menyinggung 24% populasi dunia. Setidaknya ada 1,8 Milyar warga dunia yang beraga Islam tersakiti hatinya atas indakan ini.
“Tentunya ini tidak baik untuk ketertiban dunia, karena akan mengancam adanya koflik sosial,” tambah Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini lagi.
Untuk itu, Habib Aboebakar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus terus menekan Macron agar meminta maaf dan mencabut ucapannya. Karena amanah Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tujuan negara kita adalah menjaga ketertiban dunia. Oleh karenanya, kita harus berperan aktif dalam berkomunikasi pada persoalan ini. Perlu diingat bahwa prinsip dasar politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.
“Sikap tegas Presiden Jokowi juga penting karena mewakili 229 ummat Islam di Indonesia. Presiden harus memahami suara hati masyarakat muslim Indonesia. Sudah banyak aspirasi dari MUI dan ormas, banyak pula langkah pemboikotan yang dilakukan oleh rakyat. Tentunya, sikap ini harus diwakili oleh presiden dalam kancah internasional,” harap Legislator PKS asal Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) ini. (Kds)
