BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Papua, Yan Mandenas menegaskan, penting bagi Pemerintah Pusat untuk membuktikan konsistensinya dalam mendukung kekhususan Papua. Dan, cara yang tepat adalah membangun sumber daya manusia/SDM terlebih dahulu, baru menyiapkan infrastruktur.
“Kalau SDM Papua tidak kita bangun, infrastruktur yang disediakan pemerintah pun orang Papua akan membeli jasa lagi dari orang lain,” kata Yan Mandenas berbicara dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Bagaimana Masa Depan UU Otonomi Khusus?” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Di sisi lain, Yan juga menyoroti soal alokasi dana Otsus dari Pemerintah Pusat yang dirilis sebesar Rp126,99 Triliun untuk Papua dan Papua Barat. Menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wajib mengonfirmasi berapa realisasinya.
“Saya pernah 10 tahun di DPRD Provinsi Papua, itu dana triwulan bisa cair di bulan Juli, ketika akhir tahun kita bisa setor lagi ke kas negara,” ungkapnya.
Padahal, secara sah sebenarnya itu bisa dilaksanakan, tetapi karena tidak sinkron dengan aturan lain, maka Perdasi dan Perdasus itu tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa di registrasi oleh Kemendagri. Sehingga kemudian, Perdasus yang mengatur secara khusus hak dasar orang asli Papua, yang sebetulnya bisa proteksi lewat Perdasus.
“Kemudian Peraturan Pemerintah yang mengatur secara garis besar dengan berbagai kebijakan dalam implementasi pasal perpasal di dalam UU Otsus, tidak bisa dilakukan dengan konsisten,” sebutnya. (Asim)
