BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi wasit yang objektif dan netral dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas Pilkada 2020. Selain itu, Bawaslu juga harus selalu mempertimbangkan situasi luar biasa di lapangan yang membuat KPUD membuat diskresi.
“Kami berharap pada teman-teman Bawaslu semua jajaran karena posisi Bawaslu pada kontestasi Pilkada ini adalah wasit, kami harap bisa jadi wasit yang betul-betul baik, yang objektif, netral, tapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kekhususan situasi, keluarbiasaan situasi yang mungkin membuat teman-teman KPUD menghadapi hal baru yang mungkin melakukan diskresi sesuai sikon di lapangan,” kata Tito di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/6/2020) kemarin.
Mantan Kapolri itu menyampaikan bukan berarti Bawaslu harus melakukan toleransi jika ada pelanggaran. Namun, kata Tito, dibutuhkan pendekatan lain misalnya mengambil tindakan administrasi atau mediasi.
“Tidak bermaksud mentolerir kalau terjadi kesalahan, atau pelanggaran. Tapi situasi ini setidaknya bisa menjadi perhitungan ketika mengambil sikap apakah ada laporan sengketa, dugaan pelanggaran apakah bisa dilakukan dengan penyelesaian mediasi, atau mengambil tindakan administrasi, atau penegakan hukum dengan melibatkan gakkumdu, yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan,” sambungnya.
Di lain sisi, Mendagri Tito mengatakan momentum Pilkada tahun ini, juga akan menjadi ajang penilaian masyarakat terkait kemampuan para calon petahana dalam penanganan virus corona atau Covid-19 yang tengah mewabah di Tanah Air. Sedangkan para calon penantang, kata dia lagi, dapat menyampaikan kritik dan gagasannya agar penanganan corona lebih baik.
“Daerah-daerah yang incumbennya bertanding akan benar-benar dinilai masyarakat, mampu atau tidak menangani dan ini akan jadi amunisi bagi kontestan non petahana untuk mengeluarkan gagasan. Termasuk mengeluarkan kritik,” ujarnya.
Kalau daerahnya jadi merah, kemudian yang positif bertambah, kemudian ada korban, maka menurut Mendagri, itu akan menjadi amunisi yang lain. Sementara non petahana bisa mengeluarkan gagasan-gagasan yang banyak yang positif untuk dia bisa dipilih karena mampu menangani Covid-19 dan dampak sosialnya. (Asim)
