BERITABUANA.CO, JAKARTA – Seluruh dunia saat ini sedang dihadapkan dengan kondisi yang tidak menguntungkan sejak kemunculan virus SARS-CoV-2. Sebagai BUMN penyedia sistem ketenagalistrikan di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009, PT PLN (Persero) juga tak luput dari terjangan akibat pandemi ini.
Melihat situasi ini, Ketua Umum Laskar PLN, Tonny Ferdinanto dalam siaran tertulisnya yang diterima redaksi beritabuana.co, Jumat (24/4/2020) menyampaikan bahwa kondisi ini harus segera disikapi serius.
“Sebagai mitra dalam Hubungan Industrial di PT PLN (Persero), Laskar PLN senantiasa berkomitmen untuk menjaga sustainability bisnis ketenagalistrikan dan menyelamatkan PLN dari potensi-potensi yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Tonny, PT PLN (Persero) terus berbenah dan mengevaluasi diri dari sisi internal dalam upaya mempertahankan korporasi dari situasi sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, di tengah kewajiban melaksanakan instruksi pemerintah untuk menggratiskan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA tidak mampu selama bulan April s/d Juni 2020.
“Itikad baik dan kerja keras tersebut patut diapresiasi. Pasalnya di tengah fokus PLN untuk bertransformasi, sampai saat ini tidak ada satu pun pegawai PLN yang dirumahkan semenjak terjadinya pandemi Covid-19 sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa perusahaan lain dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan akibat dari pandemi yang telah melumpuhkan segala aspek kehidupan manusia ini,” imbuhnya.
Oleh karenanya, dalam kesempatan ini pihaknya menyampaikan aspirasi berkenaan dengan hal-hal strategis yang perlu dilakukan oleh BoD dan BoC PT PLN (Persero) dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis ketenagalistrikan dan sebagai upaya penyelamatan PLN di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Ketua Umum, setidaknya ada 6 (enam) aspirasi yang disampaikan oleh Laskar PLN. Pertama, melakukan review dan mendiskusikan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) dengan pembangkit swasta (IPP) sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19.
“Bahwa kontrak dengan IPP dalam PPA yang menggunakan skema Take Or Pay (TOP) dapat dikecualikan (exclude) selama masa pandemi Covid-19 dengan menangguhkan pembayaran hingga kondisi keuangan PLN membaik, walaupun konsekuensinya harus memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan IPP,” sebutnya.
Kedua, mulai mengkaji untuk menggunakan nilai mata uang rupiah dalam perjanjian dengan pihak IPP.
Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah potensi pertambahan biaya di masa mendatang untuk menghindari kondisi keuangan PLN yang mengkhawatirkan seperti saat ini.
Ketiga, menyusun kajian dan menentukan skala prioritas untuk melanjutkan proyek-proyek strategis yang ditugaskan pemerintah melalui RUPTL 2019-2028 untuk kemudian diajukan penangguhan pelaksanaannya ke pemerintah. Keempat, meminta pemerintah untuk segera merealisasikan pembayaran piutang subsidi listrik tahun 2018 dan 2019 sebesar 48 Triliun rupiah, serta kompensasi penggratisan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA tidak mampu selama April s/d Juni 2020 paling lambat bulan Desember 2020.
Kelima, restrukturisasi hutang, hal ini perlu dilakukan oleh PLN untuk mengamankan cashflow perusahaan dikarenakan arus pendapatan lebih rendah dari arus pengeluaran. Keenam, restrukturisasi organisasi, dengan lebih rampingnya struktur organisasi pada level top management akan membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat dan meminimalisir potensi miss alignment.
“Bersama dengan ini kami juga telah membangun jalur komunikasi dengan stakeholder baik di internal maupun eksternal perusahaan untuk menyampaikan hal-hal strategis dalam upaya penyelamatan PLN dari kondisi yang saat ini dialami,” pungkas Tonny. (CS)
