BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sebaran virus corona atau COVID-19, tidak bisa dianggap enteng lagi di Indonesia. Terlebih korban yang terinfeksi virus asal Wuhan, Cina itu sudah sebanyak 96 orang, dimana salah satunya pejabat Negara dalam hal ini Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi.
Bahkan, hingga kini pasien yang meninggal sebanyak 15 orang. Sementara itu, pemerintah masih enggan mengungkap detail penelusuran kasus COVID-19, meskipun telah ditemukan satu kasus yang diduga sebagai local transmission atau terpapar virus di dalam negeri.
Menanggapi sikap pemerintah tersebut, mantan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah melalui ketetangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2020) malam, meminta agar segera melakukan mobilisasi total dengan membuka kejadian yang sebenarnya.
Fahri yakin bahwa rakyat akan patuh pada Jokowi jika ada penanganan yang benar dan kejujuran dari pemerintah atas corona tersebut.
“Rakyat akan taat kok. Ini waktu melakukan mobilisasi total untuk kepentingan nasional. Bismillah. ayuk kita bersatu,” ajaknya.
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia itu lantas mengurai mengenai teori informasi tertutup. Menurutnya, informasi itu tidak lagi dikenal di Indonesia sejak Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik yaitu UU No.14 Tahun 2008 disahkan.
Dalam UU itu, menurut dia, Negara bahkan harus terbuka apalagi terkait keselamatan rakyat. Sebab keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
“‘Salus populi suprema lex,: kata Cicero,” terang Fahri sambil menambahkan, idak enak dikatakan bahwa dalam UU ini dan menimbang keadaan sekarang bahwa membuka informasi terkait keselamatan unum ini wajib dan menutupnya bisa terkena pidana. Lihat pasal 10 UU 14/2008.
Tetakhir, kepada masyarakat Indonesia, Fahri Hamzah pun mengajak agar tetap menjaga stamina tubuh.
“Jika pejabat setingkat menteri kena, apalagi yg lain. Mari kita saling mendoakan dan saling mengingatkan,” pungkasnya. (Kds)
