BERITABUANA.CO, CIANJUR –Pembangun di wilayah Jawa Barat (Jabar), masih belum merata. Salah satu penyebabnya adalah jumlah penduduk yang cukup besar. Untuk menanganinya, antara lain, mendorong pemekaran daerah otonomi baru.
Hal itu disampaikan H.Mirza Agam Gumay anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar fraksi Gerindra Dapil IV, Kabupaten Cianjur, di sela-sela reses masa sidang ke II tahun 2020 di wilayah Kecamatan Cianjur Kota, Rabu (11/3/2020)
“Kita ini termasuk dewan yang sepakat bersama pemerintah Provinsi Jabar untuk melakukan pemekaran sebanyak banyaknya di Jawa Barat agar bantuan perimbangan dari pusat bisa masuk banyak di Jabar,” kata Mirza.
Ia mencontohkan, jumlah penduduk di Jawa Timur. Perbedaannya dengan Jabar hampir 10 juta, dan Jawa Tengah perbedaannya dengan Jabar 12 juta. Tetap jumlah jumlah penduduk Jabar lebih banyak, akan tetapi bantuan dari pusat, tertinggal 10 sampai 12 triliun.
“Kita terus berusaha. Saya termasuk orang paling semangat didalam mendorong pemekaran Cianjur selatan yang memang prosesnya sudah berjalan,” katanya.
“Hanya saja ada hambatan, salah satunya memang di Cianjur Selatan dulunya memakai UU No.12 tapi harus ada penyusuaian dengan UU No.23,” katanya lagi.
Intinya, lanjut Mirza, partainya sangat mendorong untuk pemekaran. Oleh karena itu ia pihak yang paling getol untuk pemekaran tersebut.
Mirza menyarankan, kabupaten Cianjur untuk dapat memproses administrasi atau melengkapi administrasi untuk keseriusan Cianjur induk mendorong pemekaran Cianjur Selatan.
Terkait pemekaran Cianjur Utara (kota Cipanas) dikatakan Mirza, baru hadir belakangan tapi prosesnya tetap berjalan. DPRD Provinsi Jabar akan mendorong bersama rekan-rekan di DPR RI.
“Kita meminta moratorium ini harus segera dicabut. Kalau tidak, Jawa Barat akan ketinggalan,” ujarnya (YS)
