BERITABUANA.CO, LAMONGAN –
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah mensirtifikasi 2.192 kapal ikan dibawah 7GT dari sejumlah 6.577 armada di tiga kabupaten, Lamongan, Tuban dan Pacitan.
Kepala UPP Kelas III Brondong Ditjen Hubla Kemenhub, Capt. Abdul Kadir kepada www.beritabuana.co, Senin (9/3/2020) mengungkapkan dari 6.577 kapal ikan yang berdomisili di tiga kabupaten tersebut, Kabupaten Lamongan sebanyak 2.358 dan sudah disertifikasi 807 armada, dan dalam proses 268, Kabupaten Tuban 2.910 armada dan sudah disertikfiasi 1.329 arnara, sedangkan dalam proses 11 kapal, serta Kabupaten Pacitan sebanyak 1.309 armada dan dalam proses sertifikasi mencapai 360 armada.
Menurut Cat. Abdul Kadir, selain kewajiban sertifikasi kapal, pihak Dinas Perikanan juga mengeluarkan Kelaikan Kapal Ikan di masing – masing kabupaten berupa BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan).
“Manfaat dari BPKP maka setiap nelayan akan mendapatkan subsidi BBM guna meringankan biaya ketika melaut,” ujarnya, seraya berharap para nelayan untuk melakukan pengukuran kapal agar lebih nyaman ketika melaut, dan pencatatan pengukuran dilakukan secara gratis alias tidak dipungut biaya sepeser pun.
Ia mengakui, antusiasme masyarakat nelayan untuk mengurus dokumen tersebut tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan terus menerus. “Pihaknya berkomitmen akan mempercepat proses penerbitan dokumen kapal serta menyelesaikan pengukuran kapal yang belum terdata,” tandasnya
Capt. Abdul Kadir mengungkapkan, dalam pengukuran kapal di wilayah kerja UPP Brondong, pihaknya menurunkan semua personil di antaranya ada empat tenaga ahli ukur bersertifikat dan sepuluh petugas Merine Inspectur (MI) bersertifikat. Dalam sehari pihaknya bisa menyelesaikan ukur kapal antara 40 sampai 50 kapal.
Dikatakan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Drs. M. S Heruwidi. MM sangat mendukung dan senang adanya Gerai Pengukuran yang dilakukan UPP Kelas III Brondong. “Dengan adanya gerai pengukuran kapal maka akan membuat nelayan memiliki identitas yang jelas ketika melaut,” tuturnya.
“Adanya pengukuran kapal, juga membuktikan antara UPP Brondong dan Dinas Perikanan Kabupaten saling bersinergi untuk melengkapi surat-surat bagi nelayan dan kapalnya,” ujar Capt. Abdul Kadir, sembari menambahkan pembukaan Gerai Pengukuran kapal dibuka secara resmi mulai 9 Maret 2020 dan akan berakhir pada 29 Maret 2020 di serambi Masjid Nadwatul Islam Jalan Sukunan, Paciran, Lamongan, Jawa Timur.
Untuk diketahui, imbuhnya, acara pembukaan gerai pengukuran kapal sekaligus sertifikasi kapal dan pelaut ini juga dihadiri oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lamongan, dan sedikitnya 50 nelayan, serta juga dihadiri sejumlah perwakilan dari Rukun Nelayan (RN), pejabat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan mitra dari UPP Lamongan. (Yus)
