BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mendesak pemerintah mengerahkan segala daya untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berbulan-bulan mengepung sejumlah daerah. Jika perlu, pemerintah diminta tidak ragu menerima bantuan dari negara lain.
Menurut legislator asal Kalimantan Timur itu, karhutla bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan sudah menjadi krisis kemanusiaan. Warga di wilayah terdampak terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap, dengan ancaman gangguan kesehatan dan lumpuhnya kegiatan ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari.
“Ini sudah berbulan-bulan. Masyarakat setiap hari menghirup asap. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus kerahkan semua kemampuan dan pertimbangkan bantuan negara lain untuk mempercepat pemadaman,” kata Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Ia menegaskan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. Saat kebakaran meluas dan sulit dikendalikan, pemerintah perlu terbuka terhadap dukungan internasional, baik berupa pesawat water bombing, teknologi deteksi hotspot, peralatan pemadaman, hingga tenaga ahli.
Bantuan asing, kata politisi PKB itu, bukan cerminan ketidakmampuan Indonesia, melainkan langkah tambahan untuk memperkuat kapasitas nasional dan menjangkau titik api yang sulit diakses lewat darat.
“Ini bukan soal gengsi atau mampu tidak mampu. Fokusnya bagaimana api cepat padam dan warga bisa kembali menghirup udara bersih. Jika ada negara sahabat yang punya teknologi dan kapasitas, harus dipertimbangkan serius,” tegasnya.
Syafruddin menilai operasi pemadaman di lapangan membutuhkan sumber daya besar dan strategi terpadu. Petugas menghadapi medan berat, akses terbatas, dan titik api yang mudah muncul kembali, sehingga dukungan udara dan teknologi pemantauan sangat krusial.
Karena itu ia meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di tiap daerah terdampak dan memastikan sumber daya digunakan optimal. Ia juga mengingatkan negara wajib menjamin perlindungan, peralatan, dan logistik yang memadai bagi petugas pemadam, aparat, relawan, dan warga yang berjibaku di lapangan.
Ia turut menyoroti kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan yang paling berisiko akibat paparan asap. Kabut asap juga mengganggu sekolah, transportasi, dan mata pencaharian.
Syafruddin menekankan, setiap bantuan luar negeri harus tetap di bawah koordinasi pemerintah Indonesia agar tidak menghambat kerja antarlembaga. Ia menyebut Singapura termasuk negara yang telah menyatakan kesiapan membantu, sehingga tawaran tersebut perlu ditindaklanjuti secara cepat, terukur, dan transparan.
“Setiap hari api belum padam, artinya warga kembali menghirup asap. Semua opsi yang bisa mempercepat pemadaman harus dikaji. Prioritasnya jelas, padamkan api, lindungi masyarakat, dan pulihkan lingkungan,” tutupnya. (Kds)








