BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rencana pemerintah menggratiskan kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) disambut baik DPR. Tapi ada catatan penting: jangan sampai kampus swasta (PTS) jadi korban.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan kebijakan kuliah gratis tidak boleh hanya menguntungkan PTN. PTS juga harus dapat dukungan yang setara.
Pasalnya, jika tidak diatur dengan adil, kebijakan ini justru bisa memperlebar jurang antara PTN dan PTS. Padahal, selama ini PTS-lah yang paling banyak menampung mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang ekonomi.
“Rencana kuliah gratis tentu kita sambut baik. Namun, ketika PTN mendapat perhatian, PTS juga harus memperoleh dukungan yang setara karena keduanya merupakan bagian dari ekosistem pendidikan tinggi nasional,” kata Lalu, Senin (5/10/2026).
KIP Kuliah Ditambah 2-3 Kali Lipat
Lalu punya solusi konkret. Menurutnya, pemerintah bisa memperkuat PTS lewat dua jalur, pertama. Perkuat KIP Kuliah, Alokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kuliah untuk mahasiswa di PTS harus diperbesar.
Kedua. Berikan bantuan operasional agar kampus swasta tetap bisa bertahan dan menjaga kualitas.
Ia bahkan mendorong agar jumlah penerima KIP Kuliah dilipatgandakan hingga dua atau tiga kali lipat pada tahun 2027. Tujuannya jelas, agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa kuliah, baik di PTN maupun PTS.
“Bantuan biaya kuliah saja tidak cukup. Kita juga harus menjamin kampusnya tetap hidup dan berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk menjamin keadilan itu, Komisi X DPR mendorong agar RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) segera dirampungkan. RUU ini akan menjadi payung hukum agar kebijakan kuliah gratis tidak tebang pilih.
“Kami masih menunggu skema detail dari pemerintah. Harus diselaraskan dengan perlindungan untuk kampus swasta. Target kami, RUU Sisdiknas bisa disahkan pada 2027,” tandas Lalu. (Jim)








