BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pro kontra usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke 2 Republik Indonesia, Soeharto terus mendapat perhatian di ruang publik.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, salah satunya. Ia menilai bahwa setiap Presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia memiliki jasanya masing-masing untuk bangsa dan negara.
Dia menilai bahwa salah satu jasa Soeharto adalah mengambil alih pimpinan negara dengan memulihkan perekonomian ketika kondisinya sedang terpuruk. Saat itu, kata dia, kondisi ekonomi pun meningkat secara signifikan.
“Saya melihat bahwa setiap Kepala Negara itu memiliki jasa kepada republik, dan kita bisa melihat dari rekam jejak yang sudah ada,” kata Eddy, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Bila ada kelebihannya, Eddy pun tak menampik bahwa setiap Kepala Negara memiliki kekurangannya masing-masing. Dirinya berpandangan, kelebihan dan kekurangan adalah sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia.
“Seorang manusia memiliki kelemahan, tapi jangan lupa bahwa jasa yang dimiliki oleh semua kepala negara kita, itu sangat besar,” paparnya.
Kendati demikian, legislator dari Fraksi PAN ini menyebutkan, pemberian gelar pahlawan adalah kewenangan dari pemerintah. Dia yakin bahwa pemerintah akan mempertimbangkan secara matang sosok-sosok yang akan diberi gelar pahlawan.
Untuk itu, dia pun mendukung kepada pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi sosok-sosok yang akan diberi gelar pahlawan itu.
“Apapun nanti namanya, pemberian gelar pahlawan, tentu perlu kita hormati pada saat itu sudah diputuskan,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta). (Jal)
