BERITABUANA.CO, KAIRO – Mesir telah menyusun rencana rekonstruksi Jalur Gaza yang mencakup pengaturan pemerintahan transisi. Menurut saluran berita milik pemerintah, Al-Qahera News yang dikutip Beritabuna.co, Selasa (4/3/2025) rencana tersebut menyatakan bahwa rekonstruksi Gaza memerlukan pengaturan tata kelola dan keamanan untuk menjaga peluang solusi dua negara.
“Solusi dua negara adalah solusi paling ideal menurut hukum internasional dan komunitas global,” demikian isi dokumen rencana tersebut.
Rencana Mesir menegaskan bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina.
“Upaya untuk merampas harapan rakyat Palestina terhadap kedaulatan negara mereka atau merebut tanah mereka hanya akan menyebabkan lebih banyak konflik dan ketidakstabilan,” bunyi peringatan dalam rencana tersebut.
Selain itu, rencana ini menyoroti pentingnya mempertahankan gencatan senjata di Jalur Gaza. Rencana tersebut mencakup timeline implementasi selama tiga tahun, dengan program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi berjalan secara paralel sambil menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik yang lebih luas.
Rencana ini juga mengusulkan pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing serta pembangunan 20 kawasan perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan Mesir dan asing.
Selain itu, rencana ini mengajukan pembentukan komite administrasi Gaza yang akan mengelola wilayah tersebut selama enam bulan masa transisi. Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari teknokrat non-partisan yang bekerja di bawah pemerintahan Palestina.
Mesir dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT darurat Arab pada Selasa untuk membentuk posisi bersama dalam isu Palestina serta mengajukan kontra-usulan terhadap rencana Amerika Serikat (AS) yang ingin memindahkan penduduk Gaza.
Pertemuan tingkat tinggi ini diharapkan membahas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza serta memperkuat upaya yang dipimpin negara-negara Arab untuk mencapai solusi politik.
Rencana rekonstruksi Mesir diperkirakan menjadi salah satu topik utama dalam diskusi, di mana para pemimpin Arab berupaya mendorong kerangka kerja rekonstruksi sambil menolak rencana eksternal yang mengancam kedaulatan Palestina.
Presiden AS, Donald Trump, berulang kali mengusulkan untuk “mengambil alih” Gaza dan merelokasi penduduknya guna mengembangkan wilayah tersebut menjadi destinasi wisata.
Namun, rencana Trump ini mendapat penolakan luas dari dunia Arab dan komunitas internasional, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis. (Red)
