BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah upaya penyelamatan dan distribusi bantuan bagi ribuan korban banjir bandang di Aceh Utara, ketegangan sempat mencuat ketika konvoi warga yang membawa bantuan kemanusiaan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), simbol konflik lama yang secara resmi berakhir dua dekade lalu. Insiden tersebut mendorong Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyerukan sikap menahan diri dari semua pihak agar penanganan bencana tidak semakin rumit.
Dave menyatakan keprihatinan atas insiden ricuh yang terjadi menyusul aksi konvoi tersebut. Menurutnya, niat kemanusiaan tidak seharusnya berubah menjadi pemicu ketegangan, terutama di wilayah yang memiliki sejarah konflik sensitif.
“Saya mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai aturan. Aparat keamanan juga harus mengedepankan sikap profesional dan humanis,” kata Dave di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Banjir Besar dan Beban Sejarah
Banjir bandang melanda Aceh Utara sejak Rabu (24/12/2025), merendam puluhan desa di sedikitnya empat kecamatan, termasuk Lhoksukon dan Tanoh Abee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat ribuan warga terpaksa mengungsi, puluhan rumah rusak, dan sedikitnya dua orang meninggal dunia. Ketinggian air dilaporkan mencapai dua meter akibat curah hujan ekstrem yang memicu luapan sungai.
Sehari setelah banjir, ratusan warga menggelar konvoi bantuan dari Lhokseumawe menuju wilayah terdampak. Namun, aksi tersebut berubah menjadi ricuh ketika sebagian peserta mengibarkan bendera GAM—simbol gerakan separatis yang telah dibubarkan sejak penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki pada 2005.
Aparat keamanan yang berupaya menghentikan konvoi terlibat bentrokan singkat dengan massa. Lemparan batu dan gas air mata mewarnai insiden tersebut, menambah kompleksitas penanganan bencana di wilayah yang masih menyimpan trauma konflik masa lalu.
Prioritas Kemanusiaan
Dave menilai, di balik kontroversi tersebut, terdapat niat tulus warga untuk membantu korban sekaligus menyuarakan kekecewaan atas banjir yang berulang. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan cara mengekspresikan aspirasi tidak mengaburkan tujuan utama.
“Jangan sampai perbedaan ekspresi di lapangan mengaburkan fokus kita: keselamatan warga dan kelancaran distribusi bantuan,” ujarnya.
Pemerintah pusat, kata Dave, telah mengirimkan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta menyalurkan bantuan logistik dan dana penanganan darurat senilai Rp10 miliar untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat komunikasi dan koordinasi, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan tanpa memicu ketegangan sosial maupun keamanan.
“Penanganan bencana harus menjadi prioritas bersama. Perbedaan politik atau pandangan sebaiknya disalurkan melalui mekanisme resmi,” kata politikus Partai Golkar itu.
Dave menutup pernyataannya dengan seruan menjaga persatuan dan kepercayaan publik, terutama di saat krisis kemanusiaan.
“Mari jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk menjaga persatuan, kemanusiaan, dan hubungan yang saling percaya antara masyarakat dan aparat,” ujarnya. (Ery)
