BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD bukanlah kemunduran demokrasi. Sebaliknya, ia menyebut mekanisme tersebut justru sejalan dengan nilai dasar demokrasi Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila keempat Pancasila, yakni musyawarah untuk mufakat.
Dalam pandangannya, tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini bukan terletak pada model pemilihan, melainkan pada masifnya praktik politik uang yang merusak hampir seluruh proses pemilihan langsung. Mulai dari pilkada, pemilu legislatif, hingga pemilihan kepala desa, praktik transaksional dinilai kian menggerus kualitas demokrasi.
“Semangat sila keempat Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Itu asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para pendiri bangsa,” ujar Eddy di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Eddy menegaskan, politik uang telah menjadi persoalan struktural yang terjadi di hampir semua level dan tahapan pemilu. Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan bahwa pembenahan demokrasi tidak cukup hanya dengan mempertahankan pemilihan langsung tanpa evaluasi mendasar.
“Dalam pilkada, pemilu DPRD, DPR provinsi, DPR RI, bahkan pemilihan kepala desa, praktik politik uang nyaris tidak ada yang benar-benar luput,” katanya.
Ia menilai, perubahan sistem pemilu, apa pun bentuknya, tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku politik uang.
Tanpa itu, akar persoalan demokrasi akan tetap bertahan. Selain penindakan hukum, Eddy juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Menurutnya, publik perlu memahami bahwa politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius bagi kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik.
“Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa kewajibannya sudah ditunaikan saat transaksi politik terjadi,” ujarnya.
Eddy menambahkan, partai politiknya terbuka terhadap berbagai opsi perbaikan sistem pemilu dan pilkada. Keterbukaan tersebut, kata dia, didorong oleh tujuan utama untuk memastikan representasi rakyat benar-benar terwujud melalui demokrasi yang berkualitas.
“Tujuan kita satu, memastikan representasi masyarakat melalui sistem demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin kuat,” ucapnya.
Karena itu, Eddy mendorong agar diskursus mengenai sistem pemilihan ke depan tidak berhenti pada perdebatan teknis semata, melainkan ditempatkan dalam kerangka besar penguatan demokrasi Pancasila.
“Kita harus kembali pada semangat sila keempat Pancasila. Yang paling penting adalah memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” pungkasnya. (Asim)
