BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan keluarga siswa, terutama di wilayah pesisir seperti Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Agus Jabo menyatakan demikian saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Lembata di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Audiensi membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Lembata, mulai dari calon lahan, mekanisme rekrutmen siswa, hingga konsep pemberdayaan orang tua calon peserta didik.
Hadir dari unsur Pemerintah Kabupaten Lembata, Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq, Kepala Dinas Pendidikan Lembata Wenseslaus Ose Pukan, serta Inspektur Daerah Lembata Patrisius Emi Ujan. Turut mendampingi Wamensos, Sekretaris I Sekolah Rakyat sekaligus Kepala Sekretariat Komite Nasional Disabilitas (KND) Herman Koeswara beserta jajaran Tenaga Ahli Menteri.
Pemerintah Kabupaten Lembata menyampaikan telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Lahan tersebut merupakan hibah masyarakat dan saat ini tengah diproses menuju legalitas formal.
Agus Jabo menegaskan bahwa kejelasan status hukum lahan menjadi syarat utama sebelum pembangunan Sekolah Rakyat dimulai.
“Yang paling penting status hukum lahannya definitif milik Pemkab. Setelah itu, baru kita bawa ke KemenPU untuk ditindaklanjuti,” ujar Agus Jabo. Ia berharap proses tersebut dapat dirampungkan pada awal Januari 2026.
Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat ini memang untuk orang miskin. Kalau Sekolah Rakyat dibangun di Lembata, maka siswanya juga harus anak-anak dari Lembata tidak boleh dari luar, keluarganya yang masuk DTSEN desil 1 dan desil 2,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq memaparkan konsep pemberdayaan orang tua calon siswa Sekolah Rakyat. Ketika nanti anak-anak bersekolah dan tinggal di asrama, orang tua akan diberdayakan untuk menyediakan bahan baku pangan bagi kebutuhan siswa, seperti jagung, ayam, ikan, dan sayur-sayuran, sesuai dengan potensi lokal Lembata sebagai wilayah pesisir dan agraris.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo menilai konsep tersebut sejalan dengan model pengentasan kemiskinan Sekolah Rakyat yang bersifat menyeluruh.
“Itu sudah tepat. Petani, peternak, dan nelayan memang harus kita dorong supaya ikut berdaya. Anak-anaknya sekolah, sementara orang tuanya tidak ditinggalkan, tetapi diberdayakan agar ekonomi keluarga ikut bergerak,” kata Agus Jabo.
Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Pendidikan anak dan pemberdayaan orang tua harus berjalan beriringan agar dampaknya berkelanjutan.
Agus Jabo menambahkan, Kemensos juga telah menjalin kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan masa depan lulusan Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat ini alat negara untuk memutus kemiskinan. Anak-anak yang lulus harus jelas arahnya, tidak jatuh miskin kembali. Itu yang sedang kita siapkan bersama,” pungkasnya. (*/ful)
