BERITABUANA.CO, BANGKOK – Pemerintah Thailand berencana membubarkan parlemen dan membuka pintu bagi pemilihan umum (pemilu) lebih awal dari rencana sebelumnya. Langkah ini ditempuh untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat.
Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul, seperti dikutip dari Aljazeera, Sabtu (13/12/2025), sudah mengajukan permintaan pembubaran parlemen kepada raja.
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn kemudian mengesahkan dekrit untuk membubarkan parlemen, seperti yang diumumkan Lembaran Negara Kerajaan pada Jumat (12/12) waktu setempat. Langkah ini membuka jalan bagi pemilu lebih awal, yang menurut hukum sekarang harus diadakan dalam waktu 45 hingga 60 hari.
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa langkah tersebut menyusul perselisihan dengan Partai Rakyat oposisi, blok terbesar di parlemen.
Ini terjadi karena kita tidak bisa maju di parlemen,” kata Siripong, menggambarkan kebuntuan legislatif yang telah melumpuhkan agenda pemerintah.
Diketahui juga perpecahan politik ini terjadi ketika Thailand terlibat dalam pertempuran sengit selama empat hari berturut-turut dengan Kamboja di sepanjang perbatasan bersama mereka. Setidaknya 20 orang tewas di kedua negara dan hampir 200 orang terluka dalam bentrokan di lebih dari belasan lokasi yang melibatkan baku tembak artileri dan serangan udara.
Anutin menegaskan bahwa pembubaran tersebut tidak akan mengganggu operasi keamanan. Berbicara kepada wartawan pada Rabu (10/12/2025) lalu, ia mengatakan pengerahan militer di sepanjang perbatasan akan terus berlanjut tanpa gangguan.
Ia kemudian mengulangi pendiriannya di media sosial: “Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.”
Anutin yang menjabat sebagai PM Thailand sejak Agustus 2023, juga telah berjuang untuk menstabilkan ekonomi yang terhambat oleh tingginya utang rumah tangga, konsumsi yang lesu, dan tekanan dari tarif Amerika Serikat (AS). Ketidakpastian politik telah menambah tekanan pada ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini.
Anutin awalnya mengatakan bahwa ia berencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari, dengan pemilihan umum dijadwalkan pada Maret atau awal April.
Naiknya Siripong ke tampuk kekuasaan terjadi setelah Partai Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan dan kesepakatan baru dengan Partai Rakyat, yang menuntut beberapa konsesi, termasuk referendum tentang reformasi konstitusi, sebagai imbalan atas dukungan mereka kepadanya.
Siripong mengatakan koalisi tersebut retak ketika tuntutan-tuntutan itu tidak dipenuhi. “Ketika Partai Rakyat tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM untuk segera membubarkan parlemen,” katanya kepada Reuters.
Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, menggemakan pandangan itu, mengatakan Partai Bhumjaithai telah gagal menghormati persyaratan mereka.
“Kami telah mencoba menggunakan suara oposisi untuk mendorong [perubahan] konstitusi,” katanya. (Kds)
