BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan pemerintah perlu melakukan pembenahan serius dalam kebijakan mitigasi bencana menyusul rentetan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kejadian bencana yang berulang, kata Yanuar, harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan, komunikasi publik, hingga evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan.
Hal itu diungkapka alam forum diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025 dengan tema “Refleksi Akhir Tahun: Membangun Solidaritas Bersama Ditengah Bencana”, yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025)
Yanuar menyebut kondisi geografis Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana semestinya dihadapi dengan instrumen mitigasi yang matang dan berkelanjutan.
“Indonesia ini hidup di atas potensi kebencanaan yang luar biasa. Maka perangkat mitigasi harus dipersiapkan sejak awal,” ujar Yanuar.
Ia menambahkan, tidak seperti perang yang masih bisa diprediksi dan dipersiapkan, bencana alam dapat datang sewaktu-waktu sehingga pemerintah wajib mengantisipasi dengan kebijakan berbasis sains dan kesiapan teknis.
Yanuar menyampaikan bahwa selama enam bulan intens berdiskusi dengan BMKG, ia melihat peta kebencanaan sebenarnya sudah tersedia, namun implementasinya sering tak sejalan dengan kebutuhan lapangan. Ia menyoroti situasi di Sumatera, yang kali ini dihantam bencana besar hingga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan.
“Jangan kemudian para pejabat publik memberikan pernyataan yang memicu amarah. Masa iya ratusan warga meninggal dianggap biasa saja? Empati itu penting,” kata Yanuar.
Ia mengkritik sejumlah pernyataan pejabat yang menurutnya tidak mencerminkan kepekaan terhadap situasi korban. Hal itu, kata dia, dapat memicu kemarahan masyarakat yang tengah berduka dan berjuang memulihkan diri.
Yanuar mencontohkan pengalamannya meninjau lokasi longsor di Majenang, di mana mitigasi sebenarnya sudah dilakukan sejak dua minggu sebelum kejadian. Namun skala longsor yang terjadi jauh lebih besar dari estimasi, sehingga banyak warga yang tetap menjadi korban.
“Longsor itu bergerak sampai dua kilometer dengan ketebalan lumpur tujuh meter di titik paling ujung. Banyak korban di rentang 500—1.500 meter yang tidak tersentuh,” paparnya.
Ia mendorong pemerintah berani melakukan investasi besar untuk mitigasi, termasuk kesiapan alat, teknologi monitoring, hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah sering membuat penanganan bencana tak optimal.
“Makanya beberapa kepala daerah berteriak agar ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Supaya resolusi nasional bisa dibawa, rehabilitasi bisa cepat dilakukan,” ujarnya.
Ia menutup dengan menyerukan refleksi nasional atas rangkaian bencana yang kerap terjadi menjelang akhir tahun. Yanuar berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih, apa pun status bencana yang ditetapkan, agar percepatan pemulihan di daerah terdampak bisa segera dilakukan.
Belum Ada Empati
Ditempat yang sama, pegamat politik Ujang Komarudin menilai respons pemerintah terhadap banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh masih belum menunjukkan empati dan koordinasi nasional yang memadai.
Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memastikan komunikasi publik yang objektif, sensitif, dan mampu menenangkan masyarakat di tengah situasi krisis.
“Pengalaman masa lalu saat menangani kebakaran hutan dapat menjadi pelajaran penting,” kata Ujang.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI ini pun mengingatkan bahwa penanganan bencana memerlukan pengerahan seluruh sumber daya nasional, terlepas dari apakah status bencana ditetapkan sebagai bencana nasional atau tidak.
“Pemerintah bukan hanya berkewajiban mengerahkan bantuan, tetapi juga memastikan informasi disampaikan dengan empati. Semua kekuatan nasional harus dicurahkan untuk mengatasi bencana ini,” kata Ujang.
Ujang menilai banjir dan longsor yang kini terjadi seharusnya dapat diantisipasi lebih baik. Ia merujuk pada peringatan BMKG yang telah dikeluarkan beberapa hari sebelumnya mengenai potensi hujan dengan intensitas tinggi.
Di sisi lain, pemerintah daerah, menurut Ujang, berada dalam kondisi sumber daya terbatas. Beberapa daerah terdampak bahkan mengakui tidak memiliki alat berat maupun perlengkapan esensial untuk merespons bencana secara cepat.
“Hal ini mendorong tiga kepala daerah meminta pertolongan langsung kepada pemerintah pusat. Mereka tidak punya akses memadai. Makanan tidak ada, jalur terputus, dan mereka meminta tolong ke pusat. Itu adalah jeritan kebatinan,” ujarnya.
Ujang juga menyoroti merosotnya semangat gotong royong di sejumlah wilayah. Ia menilai berbagai skema bantuan dan program pemerintah justru secara tidak langsung membuat masyarakat semakin bergantung pada insentif finansial, sehingga nilai kebersamaan kian pudar.
“Ada pergeseran gotong royong. Dahulu masyarakat langsung bergerak, sekarang menunggu upah. Ini terjadi di banyak daerah,” katanya.
Ujang mengajak pemerintah, masyarakat sipil, hingga kalangan kampus untuk menghidupkan kembali solidaritas nasional. Menurutnya, bencana di akhir tahun ini harus menjadi momentum untuk mempersatukan bangsa, bukan memunculkan kegaduhan akibat komentar pejabat yang tidak sensitif. (Tim)
