BERITABUANA.CO, JAKARTA – DPR RI mendesak pemerintah memperbarui data penerima manfaat Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan demi memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, terutama bagi peternak kecil. Dorongan ini muncul setelah sejumlah peternak di Makassar mengaku tidak mendapatkan akses terhadap program yang diluncurkan pada akhir September 2025 tersebut.
Ketua Panja Penyerapan Gabah & Jagung Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengatakan akurasi data menjadi fondasi penting agar kebijakan berjalan adil dan memberikan dampak nyata. Menurutnya, proses pendataan harus dilakukan secara mudah, cepat, transparan, serta berbiaya rendah.
“Untuk bisa lebih berkeadilan, pendataan harus benar-benar akurat menyasar kelompok sasaran. Agar prosesnya mudah dan cepat, pendataan bisa memanfaatkan teknologi informasi,” ujar Alex, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/11/2025).
Keluhan peternak kecil itu disampaikan saat Alex mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Suharto, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat lalu. Sejumlah peternak mengaku tidak terdaftar sebagai penerima SPHP Jagung Pakan, padahal masuk dalam kategori sasaran utama.
Alex menilai teknologi sederhana seperti Google Form dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pendataan hingga pelosok. Formulir dapat disebarkan melalui WhatsApp, yang sudah sangat familiar di masyarakat sehingga memudahkan partisipasi peternak.
“Data yang dihimpun melalui Google Form nantinya diverifikasi petugas pendata. Jika memenuhi syarat, tentu peternak tersebut akan tercatat sebagai penerima manfaat SPHP Jagung Pakan,” jelas Alex, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat.
Ia meminta Kementerian Pertanian segera merancang sistem pendataan digital tersebut dan mengumumkannya kepada publik mengingat tahun anggaran 2026 segera dimulai.
Dengan data yang lebih akurat, Alex berharap penyaluran SPHP Jagung Pakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak sesuai target pemerintah.
SPHP Jagung Pakan sendiri merupakan program untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung bagi peternak. Program ini menyalurkan jagung dari Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang dikelola Perum Bulog dengan harga maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak. Pemerintah mengalokasikan sekitar 52.400 ton jagung untuk program ini dengan anggaran sekitar Rp78,6 miliar.
Program ini diharapkan mampu meredam fluktuasi harga jagung yang kerap melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) bagi konsumen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No. 6 Tahun 2024. (Ery)
