BERITABUANA.CO, DEPOK – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok Edi Masturo, memastikan penundaan Rapat Paripurna DPRD Kota Depok untuk pengesahan RAPBD 2026 tidak memengaruhi arah kebijakan anggaran terhadap visi Wali Kota Depok.
“RAPBD 2026 tetap disusun untuk mendukung program prioritas Wali Kota, terutama yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” ungkap Edi dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, perubahan jadwal dari Senin, 24 November 2025, menjadi Kamis, 27 November 2025, bukan dipicu tekanan politik ataupun polemik internal.
“Penundaan paripurna bukan persoalan politik, melainkan langkah internal untuk memperkuat soliditas sebelum keputusan penting ditetapkan,” tekannya.
Edi menjelaskan, salah satu pertimbangan utama penundaan adalah menunggu pelantikan Pergantian Antarwaktu (PAW) dari Fraksi Golkar.
Ia menilai kehadiran anggota baru tersebut penting, agar seluruh fraksi memiliki keterwakilan lengkap saat pengambilan keputusan strategis, terutama pada kebijakan anggaran yang menentukan arah pembangunan kota.
“Dengan formasi dewan yang lengkap, keputusan anggaran akan lebih kuat, representatif, dan legitimate. Setiap fraksi harus dapat menjalankan fungsinya secara penuh,” tambahnya.
Menurut Edi, menjaga stabilitas internal dewan merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa pembahasan anggaran tahun 2026, benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Konsolidasi internal, imbuhnya, menjadi fondasi untuk menghasilkan keputusan anggaran yang matang, terukur dan efektif dalam mendukung program pembangunan.
Selain itu, Ia juga menegaskan DPRD dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama terhadap arahan besar kepemimpinan Wali Kota Depok.
Program prioritas seperti peningkatan layanan publik, penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan ekonomi lokal, tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan RAPBD 2026.
“Soliditas dewan, berdampak langsung pada kualitas kebijakan. Ketika dewan solid, proses pembangunan pun berjalan lebih cepat, terarah, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Dengan penjadwalan ulang paripurna, DPRD Kota Depok, ia berharap proses pengesahan RAPBD 2026 berlangsung lebih stabil, transparan, dan berorientasi pada masa depan.
Edi mengutarakan, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci untuk mendorong percepatan pembangunan kota.
“Soliditas dewan, akan menentukan kualitas Depok di masa depan. Dengan visi yang sama, kita ingin memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar menjadi langkah nyata menuju Depok yang lebih maju, modern, dan berdaya saing,” pungkasnya. (Rki)
