BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mempercepat pemenuhan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program ini merupakan mandat langsung Presiden yang harus hadir di setiap kabupaten/kota. Ia menilai kesiapan lahan menjadi faktor penentu percepatan pembangunan.
“Ini program negara. Setiap kabupaten/kota harus memiliki Sekolah Rakyat, dan itu perlu kesiapan lahan yang jelas dari pemerintah daerah,” ujar Agus Jabo dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Padang, Kamis (20/11/2025).
Audiensi dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua DPRD Muharlion, Ketua Komisi IV Iskandar, Sekretaris Dinsos Budi Kurniawan, serta Herman Kuswara, Sekretaris 1 Sekolah Rakyat dan Kepala Sekretariat Komite Nasional Disabilitas (KND).
Maigus Nasir menyampaikan komitmen kuat pemerintah Kota Padang untuk menghadirkan Sekolah Rakyat secara permanen. Ia menjelaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan beberapa opsi lahan termasuk aset seluas 2,7 hektare yang dapat diperluas.
“Sejak program ini diluncurkan Presiden, kami sangat berharap Padang bisa segera memiliki Sekolah Rakyat. Alternatif lahan sudah kami siapkan dan sedang kami matangkan bersama balai dan diklat,” ujar Maigus. Ia menambahkan bahwa Pemkot Padang telah menyisipkan rencana anggaran pembebasan lahan dalam RAPBD 2026.
Lahan yang akan diusulkan, tegasnya, akan ditetapkan atas nama Pemkot sehingga dapat digunakan melalui skema pinjam pakai untuk pembangunan oleh Kemensos.
Muharlion mengingatkan bahwa masyarakat menunggu kehadiran sekolah tersebut. “Sekolah Rakyat adalah kebutuhan mendesak. Pembahasan anggaran sedang berjalan, dan kejelasan lokasi akan sangat menentukan langkah kami,” ujarnya.
Sementara itu, Iskandar menyampaikan bahwa Pemkot telah menyiapkan skema penguatan lahan hingga mencapai standar 6,7 hektare, baik melalui aset maupun pembebasan lahan tambahan.
Pada kesempatan tersebut, Wamen Agus Jabo menegaskan bahwa meskipun Sekolah Rakyat rintisan untuk sementara diarahkan ke wilayah Dharmasraya, Kota Padang tetap harus memiliki sekolah permanen yang dibangun di lahan milik Pemkot.
“Rintisan bisa berjalan sambil menunggu proses, tetapi lokasi permanennya tetap harus jelas dan disiapkan oleh pemerintah kota,” katanya.
Herman Kuswara memaparkan standar teknis dan kebutuhan pembiayaan. Ia menyebut bahwa pembangunan sekolah memerlukan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk lahan ukuran standar, dan hingga Rp300 miliar untuk lahan yang lebih luas.
“Indeks biaya per siswa berada di kisaran Rp4 juta per bulan, dan sementara ini masih akan ditanggung oleh Kemensos. Ke depan, pengelolaan bisa dialihkan ke daerah jika kapasitas dan regulasinya memungkinkan,” jelas Herman.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan bahwa Pemkot Padang akan segera melengkapi administrasi usulan lahan dan menyampaikan dokumen formal kepada Kemensos. Selanjutnya, Kemensos akan melakukan verifikasi teknis dan peninjauan lapangan sebelum menetapkan lokasi final Sekolah Rakyat di Kota Padang. (*/ful)
