BERITABUANA.CO, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan komunikasi intensif dengan para pemimpin Kamboja dan Thailand pada Jumat untuk meredakan ketegangan yang meningkat di perbatasan kedua negara. Langkah ini dilakukan setelah bentrokan bersenjata menewaskan seorang warga sipil dan melukai tiga orang lainnya, memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas kawasan.
Seorang pejabat Gedung Putih, menyampaikan bahwa Trump juga menjalin koordinasi dengan Pemerintah Malaysia untuk membantu menghentikan kekerasan. Meski tidak merinci siapa lawan bicara Trump, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengonfirmasi bahwa ia berbicara langsung dengan Presiden AS tersebut.
Anwar mengatakan bahwa kedua negara telah menarik pasukan militernya dari titik sensitif di perbatasan, sesuai mekanisme yang diatur dalam Kerangka Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur. “Saya menyambut peran aktif Presiden Trump yang juga menghubungi Perdana Menteri Kamboja dan Thailand untuk memastikan setiap perbedaan ditangani secara tertib demi menjaga stabilitas regional,” tulis Anwar di platform X, dikutip Sabtu (15/11/2025).
Ketegangan Thailand–Kamboja kembali mencuat setelah Thailand menangguhkan pakta perdamaian yang selama ini menjadi pedoman penanganan gesekan di lapangan. Bentrokan pada Rabu lalu membuat ratusan warga Kamboja dievakuasi dari desa Prey Chan, menurut keterangan juru bicara provinsi Norng Vuthy yang dikutip CamboJA News.
Militer Thailand membantah tuduhan bahwa tentaranya melakukan “penembakan tak beralasan”. Dalam pernyataannya, pasukan Thailand menyebut bahwa tentara Kamboja telah lebih dulu melepaskan tembakan ke arah wilayah Thailand.
“Pasukan kami berlindung dan membalas tembakan seperlunya sesuai aturan keterlibatan untuk meredam insiden, melindungi kedaulatan, dan memastikan keselamatan personel,” tulis militer Thailand melalui akun resminya di Facebook.
Upaya mediasi yang melibatkan AS dan Malaysia kini menjadi sorotan, di tengah dorongan agar kedua negara bertetangga menahan diri dan kembali ke meja dialog guna mencegah krisis yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara. (Red)
