BERITABUANA.CO, ISTANBUL — Pemerintah Turki kembali mengguncang panggung politik nasional setelah jaksa penuntut menuntut hukuman lebih dari 2.000 tahun penjara terhadap Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, rival politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dakwaan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu menandai eskalasi tajam dalam pertarungan hukum yang berpotensi menghapus tokoh oposisi paling populer di Turki dari peta politik nasional.
Delapan bulan setelah penangkapannya atas dugaan korupsi, otoritas Turki merilis dakwaan setebal hampir 4.000 halaman yang mencantumkan 402 tersangka. Imamoglu dituduh sebagai “pendiri dan pemimpin organisasi kriminal,” dengan pasal yang mencakup penyuapan, penipuan, pemerasan, dan manipulasi tender. Pengadilan memiliki waktu 15 hari untuk memutuskan apakah akan menerima dakwaan tersebut dan menetapkan tanggal sidang.
Imamoglu membantah seluruh tuduhan. “Ini adalah upaya transparan untuk mencegah saya maju sebagai calon presiden,” ujarnya dalam pernyataan resmi. Bila pengadilan memutus bersalah, ia tak hanya berpotensi mendekam di penjara seumur hidup, tapi juga dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang.
Reaksi pasar pun cepat terasa. Indeks saham utama Istanbul anjlok hingga 3,8%, sementara imbal hasil obligasi 10 tahun melonjak ke 32,61%. Meski belum mencapai level kepanikan pada Maret lalu—saat penangkapan Imamoglu pertama kali mengguncang lira—pasar kembali menunjukkan sinyal ketidakpastian terhadap stabilitas politik dan ekonomi Turki.
Bawa Dampak Politik
Wolfango Piccoli, presiden firma konsultan politik Teneo, menilai dakwaan ini dapat membawa dampak politik dan kelembagaan luas, termasuk kemungkinan pemerintah pusat menunjuk wali kota sementara untuk menggantikan Imamoglu.
Tokoh oposisi dari Partai Rakyat Republik (CHP) itu kini menghadapi ancaman hukuman kumulatif antara 828 hingga 2.352 tahun penjara, serta kemungkinan penyelidikan Mahkamah Agung terhadap partainya. Ia juga masih bergelut dengan sejumlah kasus lain yang dapat mematikan karier politiknya.
Kasus Imamoglu memicu kecaman dari organisasi hak asasi manusia internasional dan pengawas demokrasi, yang menilai langkah ini sebagai bagian dari pola pengetatan ruang oposisi di bawah pemerintahan Erdogan. Namun Imamoglu juga menuding para pemimpin Barat bersikap diam, menilai mereka lebih mementingkan stabilitas geopolitik daripada nilai demokrasi.
Sepanjang tahun ini, tekanan terhadap oposisi kian meningkat. Beberapa pemerintahan lokal yang dikuasai oposisi dibidik dengan penyelidikan korupsi beruntun, sementara ratusan pejabat ditahan setelah kemenangan oposisi dalam pemilu lokal 2024.
Imamoglu melejit ke panggung nasional pada 2019, ketika ia mengalahkan calon dari Partai AK—kekalahan pertama Erdogan di Istanbul dalam dua dekade. Sejak itu, ia menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Erdogan, namun juga target utama tekanan hukum dan politik.
Kisah Imamoglu semakin kompleks setelah Universitas Istanbul mencabut ijazahnya secara retroaktif pada Maret lalu, langkah yang otomatis menggugurkan syarat administratif untuk pencalonan presiden. Pada Agustus, Imamoglu menyatakan bersedia mendukung kandidat lain jika akhirnya dilarang maju, menandakan bahwa pertarungan politik di Turki kini tengah memasuki fase paling menentukan. (Red)
