BERITABUANA.CO, KUPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan terus dukung kegiatan BPS, khususnya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui data.
“Dengan data yang dihasilkan BPS, akan meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat,” tegas Gubernur NTT, Melki Laka Lena saat Rapat Koordinasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG di Hotel Aston Kupang, Jumat (31/10/2025).
Melki menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi NTT, yang terus menjadi mitra strategis dalam penyediaan data dan analisis, untuk mendukung kebijakan pembangunan, termasuk pelaksanaan dan evaluasi Program MBG.
“Program MBG akan berhasil jika dijalankan secara terukur, transparan, dan berbasis data. Di sinilah peran BPS menjadi sangat penting,” ujar Melki Laka Lena.
Ia menambahkan, melalui survei ini, pemerintah daerah dapat melihat, sejauh mana program telah menjangkau sekolah dan anak-anak, yang menjadi sasaran utama, dampaknya terhadap peningkatan asupan gizi dan kehadiran siswa.
“Yangbterpenting, bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Survei ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang perlu diperbaiki ke depan,” jelas Melki Laka Lena.
Lebih lanjut, dua menegaskan, hasil survei akan menjadi bahan evaluasi yang objektif, dan dasar perbaikan kebijakan, mulai dari tata kelola logistik, kualitas bahan pangan, hingga keterlibatan penyedia lokal.
“Kerja BPS kalau akurat, sangat berpengaruh pada kebijakan yang akan kami ambil. Saya adalah orang yang percaya data, dan tentunya percaya BPS,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Kale, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pengalaman implementasi program MBG, telah dilakukan di berbagai negara dengan pendekatan yang beragam.
“Secara nasional, hingga September 2025 telah berdiri sebanyak 9.406 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG), dengan melibatkan sekitar 337.060 pekerja di seluruh Indonesia,” ujar Matamira Kale.
Selama periode Januari hingga September 2025, lanjut dia, program ini telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi MBG, kepada penerima manfaat.
‘Selain memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi anak sekolah, keberadaan SPPG juga menjadi stimulus ekonomi nasional, dengan penyerapan anggaran mencapai Rp. 19,3 triliun, serta membuka lapangan kerja baru di sektor penyediaan pangan lokal.
Di Provinsi NTT sendiri, lanjut Matamira Kale, telah berdiri 32 SPPG di Provinsi NTT, tercatat 90,5 persen berbentuk yayasan dan tersebar di 15 kabupaten/kota, dengan konsentrasi tertinggi di Kota Kupang sebanyak 11 unit.
“Sebanyak 76,2 persen SPPG telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan 66,7 persen menggunakan dapur mandiri, yang umumnya memanfaatkan bangunan lama,” paparnya.
Dalam aspek jangkauan dan distribusi, aku Matamira Kale, SPPG di NTT telah menyalurkan lebih dari 100 ribu porsi MBG, dengan jarak distribusi utama yang relatif efisien, berkisar 2–4 kilometer.
“Dari sisi tenaga kerja, pekerja perempuan tercatat memiliki jam kerja lebih panjang dibanding laki-laki,” kata Matamira Kale.
Untuk aspek lingkungan, ujar dia, 95 persen limbah padat dari sisa makanan dimanfaatkan kembali, sementara 95 persen limbah cair, langsung dialirkan dengan pengelolaan sederhana.
“Meski demikian, kapasitas modal masih terbatas, dan kendala utama pelaksanaan program MBG terletak pada keterbatasan infrastruktur serta pasokan bahan baku,” tambahnya.
Matamira Kale menegaskan bahwa Rapat Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makanan Bergizi (MEP-MBG) Tahun 2025, merupakan momentum penting untuk memastikan kualitas pelaksanaan program nasional peningkatan gizi.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komunikasi yang intensif, sinkronisasi data dan strategi, serta komitmen bersama antara BPS Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dengan para pemangku kepentingan eksternal,” tutupnya.
Hasil survei ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah provinsi NTT maupun kabupaten/kota dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program MBG, khususnya bagi penerima manfaat anak sekolah. (iir)
