BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah menegaskan kembali komitmen menjaga dan memulihkan ekosistem gambut serta mangrove sebagai bagian dari upaya pengendalian krisis iklim. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, keberhasilan program pemulihan membutuhkan kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
“Investasi dalam pemulihan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko bisnis, memperkuat ekonomi lokal, serta membuka akses menuju sertifikasi karbon,” ujar Hanif dalam pembukaan Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove 2025 di Jakarta, Kamis kemarin (2/10/2025).
Gambut dan Risiko Kebakaran
Indonesia memiliki 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon sekitar 57 gigaton. Namun, 3,3 juta hektare di antaranya telah rusak akibat drainase, konversi lahan, dan praktik pembukaan dengan api. Data 2018–2023 menunjukkan, dari 3,07 juta hektare yang mengalami perbaikan, masih ada 2,5 juta hektare yang kondisinya menurun.
Hanif menekankan, tantangan terbesar justru berada di luar konsesi perusahaan. “Area yang tidak terikat kewajiban hukum jauh lebih rentan terhadap degradasi,” ujarnya.
Sejak 2015, Kementerian LH mengembangkan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa. Hanya tiga desa yang masih mengalami kebakaran berulang, menandakan strategi 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi) efektif dalam pencegahan.
Kementerian LH juga memetakan 2.354 desa prioritas pemulihan. Dari jumlah itu, 1.450 desa berada di zona buffer lima kilometer di sekitar konsesi perusahaan dengan area ±528.683 hektare, serta 904 desa di luar buffer dengan area ±298.276 hektare.
Pemulihan Mangrove
Selain gambut, Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, yakni 3,44 juta hektare. Dari luasan itu, sekitar 769 ribu hektare mengalami degradasi. Sejak 2020, pemerintah telah memulihkan lebih dari 85 ribu hektare mangrove, ditambah kontribusi 14 ribu hektare dari program internasional dan perusahaan.
Kementerian LH kini meluncurkan Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) untuk memperkuat peran masyarakat pesisir. Peta jalan, regulasi, dan inventarisasi lokasi prioritas disiapkan guna mempercepat pemulihan.
Dorongan Dunia Usaha
Untuk memperluas dampak, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan dalam pengelolaan hidrologis gambut. Sertifikat pemulihan ekosistem akan diberikan kepada perusahaan yang berkolaborasi sebagai pengakuan kontribusi terhadap target net zero emission sekaligus peluang dalam pasar karbon.
“Kolaborasi ini bukan sekadar menanam pohon atau membangun sekat kanal. Ini tentang masa depan anak-anak kita, masa depan bisnis, dan masa depan bumi,” ujar Hanif. (Ery)
