BERITABUANA.CO, JAKARTA – Inspeksi mendadak ke gudang Bulog Tabahawa, Maluku Utara, Tim Komisi IV DPR RI, menemukan sekitar 1.200 ton beras yang tersimpan sejak Mei 2024. Berdasarkan pengecekan visual, sebagian beras impor yang disimpan lebih dari satu tahun masih terjaga kualitasnya. Namun, beras lokal terlihat berubah warna menjadi abu-abu dan dinilai menurun kualitasnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, yang memimpin langsung sidak memastikan ketersediaan dan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) di daerah.
Sidak ini juga bagian dari menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penurunan kualitas beras bantuan.
Ternyata, kata Titiek, laporan masyarakat benar bahwa beras lokal masih kalah dalam hal kualitas. Sedang beras impor tersimpan 1 tahun masih bagus. Beras lokal terlihat berubah warna menjadi abu-abu dan dinilai menurun kualitasnya.
“Kami mendapati beras lokal yang sudah setahun lebih disimpan di gudang, warnanya sudah tidak sebaik semula. Saya tidak tahu mau disimpan sampai kapan. Kenapa tidak segera disalurkan ke masyarakat,” tegas Titiek dikutip, Rabu (24/9/2025).
Titiek menambahkan, sebagian beras tersebut tengah dikemas untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, menurutnya, kondisi beras yang menurun tidak layak dibagikan kepada masyarakat.
“Kalau program SPHP menyalurkan beras yang kondisinya seperti ini, tentu tidak layak. Masyarakat berhak mendapatkan beras yang baik dan aman dikonsumsi,” lanjutnya.
Titiek meminta Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog segera menyalurkan stok lama agar kualitas tidak semakin menurun.
Ia menegaskan, Bulog hanya berperan sebagai operator gudang, sementara kebijakan distribusi ditentukan oleh kementerian teknis dan Bapanas.
“Saya sudah berkali-kali meminta sejak Februari agar beras ini segera dikeluarkan. Pemerintah harus lebih cepat bertindak supaya kualitas beras tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI menilai koordinasi lintas lembaga perlu ditingkatkan. Rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait akan segera dijadwalkan untuk meminta penjelasan serta langkah percepatan distribusi beras.
Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR untuk memastikan ketahanan pangan nasional berjalan sesuai amanat undang-undang. Komisi IV juga menegaskan komitmennya dalam mengawal kualitas cadangan beras pemerintah, termasuk mengevaluasi proses penyimpanan dan penyaluran.
“Kami akan membawa temuan ini ke rapat kerja bersama Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Bulog. Masyarakat berhak atas pangan yang sehat, berkualitas, dan terjangkau,” pungkas Titiek.
Dalam kunjungan itu, turut hadir Anggota Komisi IV DPR, jajaran Bulog Divre Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah setempat. (Kds)
