BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, menyampaikan pandangan kritis terkait arah pembahasan reformasi Polri yang kembali mengemuka. Ia menilai istilah reformasi sering kali diperlakukan sebagai kata kunci penyelesaian, padahal realitas yang dihadapi jauh lebih kompleks.
“Reformasi Polri memang memiliki arti penting pada masa transisi pasca pemisahan dari militer. Namun, dua dekade setelah itu, kita membutuhkan pendekatan yang lebih substansial. Yang mendesak sekarang adalah konsolidasi peran dan penguatan kelembagaan,” ungkap Edi kepada wartawan, Minggu (21/9/2025) di Jakarta.
Menurutnya, memandang agenda Polri hanya dari perspektif reformasi justru menyederhanakan persoalan. Pemisahan dari militer sudah menegaskan posisi Polri sebagai institusi sipil. Tantangan yang kini dihadapi adalah bagaimana Polri meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan menghadapi ancaman baru seperti kejahatan digital dan transnasional.
“Polri sudah bekerja baik untuk masyarakat. Kehadiran Bhabinkamtibmas di desa, pengamanan pemilu, hingga keterlibatan dalam penanganan bencana adalah bukti bahwa Polri terus berupaya menjalankan perannya. Tugas kita adalah memperkuat capaian ini dengan konsolidasi, bukan sekadar mengulang jargon reformasi,” jelasnya.
Edi Homaidi menambahkan, Polri memiliki peranan strategis dalam mendukung demokrasi dan pembangunan bangsa. Karena itu, KMI mendorong agar arah pembenahan Polri diarahkan pada profesionalitas, transparansi, serta konsolidasi internal yang kuat.
“Reformasi adalah bagian dari sejarah. Solusi hari ini terletak pada transformasi peran yang nyata, agar Polri semakin dipercaya dan menjadi mitra strategis masyarakat,” tutupnya. (Ery)
