BERITABUANA.CO, MANILA — Krisis politik mengguncang Filipina setelah Martin Romualdez, sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr., mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah tuduhan korupsi besar-besaran terkait proyek infrastruktur pengendalian banjir bernilai miliaran peso.
Langkah itu diumumkan Romualdez pada Rabu (17/9/2025), sehari setelah Komisi Independen Infrastruktur resmi dibentuk oleh Presiden Marcos untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana publik. “Saya melakukan ini agar komisi bisa menjalankan mandatnya secara bebas dan penuh, tanpa campur tangan maupun pengaruh yang tidak semestinya,” kata Romualdez dalam pernyataan resminya.
Romualdez dan sejumlah legislator membantah keras tuduhan menerima suap. Namun, tekanan publik terus meningkat setelah serangkaian laporan menyebut adanya penyalahgunaan anggaran besar dalam proyek banjir di berbagai daerah rawan topan. “Masalah ini telah menimbulkan pertanyaan yang membebani saya sekaligus lembaga yang kita layani bersama,” ujarnya.
Kursi kepemimpinan DPR kini dipegang Faustino Dy III, sekutu dekat Marcos, yang berjanji membawa reformasi. “Di bawah kepemimpinan saya, DPR ini akan berubah. Saya tidak akan membela yang bersalah dan tidak akan melindungi yang korup,” tegas Dy usai dilantik.
Pengunduran diri Romualdez memperuncing drama politik yang sudah memanas sejak pemilihan ketua baru Senat, di mana beberapa senator juga dituduh terlibat kasus serupa. Pemerintah Marcos menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk keluarga maupun sekutu politik presiden.
“Kemungkinan besar ini langkah strategis untuk meredam kemarahan publik sekaligus melindungi reputasi Presiden Marcos,” ujar Ederson Tapia, profesor administrasi publik Universitas Filipina.
Kemarahan masyarakat telah memicu demonstrasi di sejumlah wilayah, termasuk ibu kota Manila, dengan rencana aksi besar pada Minggu mendatang. Kantor komunikasi kepresidenan menyatakan pemerintah akan bekerja sama dengan kepemimpinan baru DPR demi “memperkuat perekonomian, menjamin layanan dasar, dan melindungi demokrasi.”
Sementara itu, anggota Kongres Lorenz Defensor menyebut penyalahgunaan anggaran banjir sebagai “bentuk penjarahan paling parah” yang menggerus integritas lembaga legislatif. “DPR membutuhkan perubahan ini untuk membangun kembali reputasi dan memulihkan kepercayaan publik,” katanya. (Red)
