BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota DPD RI dari Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, menyambut baik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan ada pemotongan.
Bahkan, Menkeu juga membuka peluang adanya kenaikan alokasi TKD untuk pemerintah daerah.
Ning Lia menilai, langkah tersebut akan menjadi angin segar bagi daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kepastian dana dari pusat sangat menentukan keberlanjutan program pembangunan di daerah, terutama di sektor pelayanan publik, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, rencana ini benar-benar terealisasi, karena daerah membutuhkan sokongan fiskal yang kuat untuk mengakselerasi ekonomi,” kata Ning Lia kepada awak media, di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Senator yang juga Putri Ulama Besar KH Maskur Hasyim ini menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan terhadap pembahasan RAPBN 2026, sekaligus mendorong agar DPR RI sebagai mitra parlemen dapat menyetujui kebijakan tersebut demi kepentingan daerah.
Tidak sampai di situ, Ning Lia juga mengingatkan agar jangan sampai dalam pembahasan justru terjadi pemangkasan alokasi dana. Dirinya berpandangan, pemotongan TKD berpotensi melemahkan fiskal daerah dan memaksa pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan, termasuk dengan menaikkan pajak daerah.
“Kalau dana dari pusat berkurang, pilihan yang paling mudah bagi daerah biasanya menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Padahal, itu justru akan membebani masyarakat,” sebutnya.
“Saya berharap kebijakan pemerintah pusat terkait TKD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat, dan pembahasan di DPR RI nanti tidak mengubah arah positif yang sudah dicanangkan pemerintah,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan lagi dipotong. Pemerintah, bahkan membuka peluang penambahan dana jika mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Jal)
