BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) siap- siap berbenah memperbaiki keadaan seperti yang dituntut oleh masyarakat. Lebih penting lagi, uang tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan yang diterima setiap anggota DPR, dihapus.
Kesiapan berbenah itu disepakati dalam pertemuan pimpinan DPR RI dan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik di gedung DPR RI kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis(4/9/2025).
Pertemuan digelar di ruang Pimpinan DPR RI untuk urun rembuk membahas transformasi DPR, termasuk aspirasi-aspirasi dari rakyat.
Turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta para ketua fraksi di DPR.
“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR,” kata Puan.
“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” sambungnya.
Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi.
“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ungkap Puan.
Legislator PDIP ini pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
“Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” tegasnya.
DPR RI kembali disorot karena dianggap tidak peka terhadap kepentingan rakyat hingga memicu aksi demontrasi besar-besaran pada pekan lalu. Tidak hanya di Jakarta, aksi demontrasi juga terjadi di sejumlah daerah hingga menjurus ke aksi anarkis karena adanya pembakaran dan penjarahan hingga ada korban jiwa.
Merespons keadaan yang sudah mengkhawatirkan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pimpinan DPR RI akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan ke luar negeri anggota DPR RI. (Asim)
