BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan kritik tajam dalam rapat kerja bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Kementerian UMKM terkait pembahasan mengenai anggaran.
Saleh menegaskan bahwa setiap pembahasan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, paparan yang disampaikan kementerian kerap hanya berisi rincian teknis penggunaan anggaran, seperti belanja pegawai dan biaya operasional, tanpa menampilkan proporsi nyata yang diperuntukkan langsung bagi masyarakat.
“APBN ini adalah uang rakyat, dikutip dari pajak mereka. Karena itu, setiap rupiah harus digunakan seefektif mungkin untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar untuk biaya manajemen dan operasional,” kata Saleh dalam rapat kerja, di Komisi VII DPR RI, Senayan, Kamis (4/9/2025).
Ia juga menyebut bahwa Kemenekraf sebagai kementerian strategis seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja tanpa batas ruang dan waktu. Namun, dalam paparan anggaran, hal itu belum tergambar secara jelas.
Bahkan, Saleh menganggap ada kejanggalan ketika kementerian meminta tambahan anggaran dengan nominal kecil, tetapi penggunaannya tidak menunjukkan program nyata yang berdampak langsung bagi rakyat.
Kritik serupa juga diarahkan pada Kemen UMKM. Dengan anggaran hanya sekitar Rp296 miliar, Saleh meragukan kemampuan kementerian tersebut dalam membangkitkan UMKM di Indonesia.
Ia menilai porsi besar anggaran tersebut justru habis untuk kebutuhan internal, sementara pelaku UMKM di lapangan masih berjuang sendiri tanpa dukungan signifikan dari negara.
“Coba bapak lihat, pedagang kaki lima, penjual asongan, itu siapa yang bantu? Tidak ada. Kalau dari Rp296 miliar itu separuhnya saja untuk transportasi, logistik, dan biaya manajemen, bagaimana bisa rakyat merasakan manfaatnya?” ucap legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Selain itu, Saleh menilai penurunan permintaan anggaran dari kementerian justru mencerminkan pesimisme. Ia mencontohkan, jika sebelumnya indikatif anggaran mencapai Rp2,5 triliun namun kini hanya diajukan Rp1 triliun, DPR menjadi ragu apakah kementerian serius memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kalau begitu, kesannya bapak dikasih berapa pun terima. Yang penting ongkos dan gaji pegawai terbayar, lalu kerjanya hanya ngantor atau keliling dengan biaya negara. Itu kan tidak adil bagi rakyat,” pungkas Saleh.
Sebelumnya, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya pada 2026 sebesar Rp 1.066.397.732.000. Hal ini diungkapkan Teuku dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI.
“Kementerian Badan Ekraf mengusulkan usulan tambahan untuk tahun anggaran 2026, yaitu sebesar Rp 1.066.397.732.000,” kata Teuku Riefky dalam rapat.
Adapun perincian anggaran itu sebesar Rp 290,9 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp 775,4 miliar untuk program ekonomi kreatif. Adapun pagu indikatif yang didapat oleh Kementerian Ekraf 2026 sebesar Rp 528 miliar. (Jal)
