Pidato Prabowo di PBB Bukan Seremonial, Dave Laksono: Pernyataan Strategis Indonesia di Panggung Global

by
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. (Foto: KWP)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025 mendatang bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan sebuah pernyataan strategis Indonesia di panggung global.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dalam pernyataannya di acara diskusi dialektika ‘Pidato Perdana Prabowo di PBB: Gagasan Global dan Diplomasi Nusantara’, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Menurut Dave, momentum tersebut akan menjadi penanda keberanian Indonesia untuk tampil lebih proaktif dalam menentukan arah tatanan dunia baru di tengah dinamika geopolitik dan krisis multilateral.

“Pidato ini akan menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan peran globalnya di tengah perubahan tatanan dunia, dengan mengusung nilai-nilai Nusantara seperti keseimbangan, kemandirian, dan solidaritas sebagai landasan diplomasi dan perdamaian internasional,” ucapnya.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan bahwa kehadiran Presiden Prabowo di forum internasional terbesar itu mencerminkan sikap strategis Indonesia: tidak hanya menjadi pendengar, melainkan tampil sebagai penyumbang gagasan dalam pembentukan the next global order.

“Pidato Presiden Prabowo nanti mencerminkan keberanian strategis Indonesia untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi tampil sebagai penyumbang gagasan dalam pembentukan tatanan dunia baru,” tegasnya.

Dave menambahkan, Komisi I DPR akan mendukung penuh kebijakan luar negeri yang proaktif, berdaulat, dan relevan dengan tantangan era digital serta ketegangan geopolitik global. Ia menyebut diplomasi digital, pertahanan siber, dan kerja sama strategis lintas negara sebagai komponen penting yang perlu diperkuat dalam narasi global Indonesia.

Lebih jauh, ia menilai pidato tersebut juga menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh berhenti di dalam negeri saja.

“Demokrasi yang sehat harus mampu melampaui batas geografis, berbicara di forum internasional, serta menyuarakan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Itulah esensi dari Diplomasi Nusantara yang kita perjuangkan,” jelasnya.

Bahkan, Komisi I DPR, lanjut Dave, berkomitmen untuk terus mengawal agar gagasan global Indonesia tidak berhenti pada retorika, melainkan mampu memberi dampak nyata bagi dunia.

“Di era digital dan geopolitik yang kompleks, kehadiran Indonesia harus bermakna dan berbobot,” pungkasnya. (Jal)