BERITABUANA.CO, KUPANG – Selain stunting, peningkatan kasus penyakit menular dan disparitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di banyak fasilitas kesehatan di NTT, masih jadi persoalan Serius, yang perlu diperhatikan secara serius.
Hal ini diakui Gubernur NTT, Melki Laka Lena saat menerima rombongan Komisi IX DPR RI di ruang rapat Gubernur, Senin (11/8/2025).
Disamping itu, tambah Melki Laka Lena,
di sektor ketenagakerjaan, NTT memiliki sekitar 1 juta pekerja informal, dan hanya sekitar 13 persen di antaranya yang tercakup dalam program Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
“Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen, untuk meningkatkan cakupan UCJ tersebut,” ujar Melki Laka Lena
Menghadapi tantangan yang kompleks ini, pihaknya tidak tinggal diam. Pemprov NTT terus berupaya mengakselerasi berbagai kebijakan dan inovasi, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, tangguh, dan produktif.
“Pemprov saat ini telah mencanangkan program Posyandu Tangguh, sebagai ujung tombak percepatan pengentasan stunting,” jelas Melki Laka Lena.
Hal ini, kata Melki Laka Lena, bertujuan untuk menjadikan Posyandu sebagai pos komando utama dalam penanganan gizi, deteksi dini, edukasi, dan promosi gaya hidup sehat di tingkat komunitas.
“Sementara di sektor ketenagakerjaan dan jaminan sosial, kami telah meluncurkan Perlindungan Jamsostek bagi 100.000 Pekerja Miskin, Miskin Ekstrem, dan Pekerja Rentan, dengan pembiayaan melalui skema APBD pada 21 Juli 2025 lalu,” papar dia.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rizky Pratama, memberikan apresiasi kepada Pemprov NTT, atas langkah progresifnya memberikan Perlindungan Jamsostek bagi 100.000 Pekerja Miskin, Miskin Ekstrem, dan Pekerja Rentan dengan pembiayaan melalui skema APBD.
“Disaat kondisi NTT yang demikian, tapi Pemprov masih berinisiatif, untuk memberikan perlindungan jamsostek bagi 100.000 pekerja, saya kira itu luar biasa dan perlu diapresiasi,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dari Komisi IX DPR RI ini dan berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan NTT ini diberbagai sektor.
“Kondisi NTT masih memprihatinkan dari berbagai sektor. Dan tentunya kami senang kalau ada kunjungan dari pusat seperti ini,” ujar Johni.
Menurut Johni, di tengah terbatasnya ruang fiskal, NTT membutuhkan dukungan dan perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Rombongan Komisi IX DPR RI, dipimpin langsung Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. (iir)
