BERITABUANA.CO, BONE – Menteri Agama (Menag),Prof Dr.KH. Nasaruddin Umar MA bersama Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo didampingi Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (Garuda) Nofalia Heikal Safar dan Ketua Dewan Pembina Garuda Heikal Safar, Minggu (27/7/2025), meresmikan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang dikenal sebagai Dapur Makan Bergizi Gratis (Dapur MBG), milik Nofalia Heikal Safar, di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Desa Ujung, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Hadir dalam peresmian itu, Sekda Kabupaten Bone Saharuddin, Staf Khusus Menag, Tenaga Ahli Menag, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bone, serta Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Helmi Nasaruddin Umar bersama para anggota DWP.
Dalam peresmian tersebut Menag bersama Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo bersama Nofalia Heikal Safar dan Heikal Safar secara simbolis mengunting pita sekaligus tandatangan batu prasasti, yang menandai telah resmi beroperasinya Dapur MBG yang Pertama di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.
Kemudian rombongan langsung meninjau kesiapan instalasi dapur MBG yang sudah memenuhi standar halal dengan sanitasi terbaik.
Pada Nofalia Heikal Safar dan Heikal kepada wartawan menerangkan rasa bahagia dan syukur kepada Allah SWT lantaran Dapur MBG merupakan yang pertama di Kabupaten Bone dan dijadwalkan mulai beroperasi pada awal Agustus 2025.
Dalam sehari, dapur akan memproduksi 3.000 hingga 4.000 porsi makan siang gratis untuk para santri, dengan pengolahan dilakukan oleh sekitar 50 juru masak dalam tiga shift selama lima hari kerja.
“Saya selaku Ketua Umum Garuda Indonesia berharap semoga Dapur MBG ini bisa dirasakan manfaatnya dan berjalan dengan baik serta dapat membangkitkan perekonomian masyarakat khusus di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan ini,” ungkap Nofalia Heikal Safar.
Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional dan Presiden RI atas inisiatif program ini. Ia menilai penunjukan Kabupaten Bone sebagai lokasi pertama merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Atas nama warga Desa Ujung dan sekitarnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan BGN. Kami merasa sangat bangga dan gembira karena Bone dipilih menjadi tempat penyelenggaraan program ini,” ucapnya.
Ia menegaskan komitmen Kemenag untuk menjadikan Dapur MBG ini sebagai model percontohan nasional.
“Kami akan menjadikan dapur ini sebagai salah satu rumah gizi terbaik. Kami akan terus melengkapi fasilitas yang ada agar kualitasnya melampaui standar yang ditetapkan BGN. Ini sejalan dengan visi Pondok Pesantren Al-Ikhlas sebagai pesantren berkelas internasional,” tegasnya.
Lebih lanjut Menang berharap dapur ini dapat menjadi model layanan gizi yang tidak hanya sehat, tetapi juga berkelanjutan. Ini langkah penting dalam memperkuat sistem dukungan sosial dan pendidikan di lingkungan pesantren.
Menurut Menag dapur ini lebih dari sekadar penyedia makanan, diharapkan juga menjadi katalisator bagi penguatan ekonomi lokal.
Bahan pangan akan dipasok langsung dari masyarakat sekitar, termasuk nelayan, petani, dan peternak di Kabupaten Bone.
“Ikannya dari nelayan setempat, sayur-mayur dari pedagang lokal, ayam dan daging juga dari peternak di sekitar sini. Jadi, selain menyuplai makanan bergizi, dapur ini juga menjadi penggerak ekonomi warga. Manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama di Badan Gizi Nasional (BGN). Nyoto Suwignyo menambahkan bahwa Dapur MBG akan menerapkan prinsip gizi seimbang dan keberagaman menu yang mengedepankan kearifan lokal.
“Asupan bergizi artinya makanan yang seimbang antara protein, karbohidrat, sayuran, dan buah. Menu akan disesuaikan dengan bahan pangan lokal agar masyarakat merasa dekat dan akrab dengan makanan yang disajikan,” ujarnya.
Nyoto juga menekankan pentingnya aspek keamanan pangan dalam dapur ini.
“Kita bertanggung jawab menyiapkan makanan yang aman. Makanan yang tidak aman tidak layak disebut makanan karena dapat membahayakan kesehatan. Karena itu, pengawasan dan standar keamanan pangan akan terus kami tingkatkan agar dapur ini menjadi contoh nasional,” pungkasnya. (Kds)
