BERITABUANA.CO, JAKARTA – Perkemahan World Scout Moot ke-16 diadakan di Portugal pada 25 Juli- 3 Agustus 2025. Kegiatan ini bakal diikuti oleh 9.000 pramuka penegak dan pandega dari 90 negara. Sayangnya, Gerakan Pramuka Indonesia tidak mengirim kontingennya karena larangan dari pimpinan Kwarnas dengan alasan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran.
Padahal sudah ada 26 peserta Indonesia (dari Kwarda Aceh, Jawa Tengah dan Jawa Barat) yang mendaftar ke panitia World Scout Moot di Portugal. Para peserta kecewa karena mereka telah lolos seleksi di tingkat kecamatan hingga provinsi. Biaya untuk mengikuti kegiatan itu sebesar Rp 60 juta/orang berasal dari kwartir daerah, pribadi dan sumber lain. Tidak ada biaya dari Kwarnas atau APBN.
Jadi kebijakan pimpinan Kwarnas sangat menyakitkan dan memalukan Indonesia di forum internasional. Pramuka patut bersedih dan kecewa tidak bisa melihat bendera Merah Putih dan Tunas Kelapa berkibar di World Scout Moot 2025 di Portugal.
“Pimpinan Kwarnas salah menginterpretasikan arahan Bapak Presiden. Kebijakan tersebut mundur ke belakang dan tidak sesuai dengan amanah Bapak Pramuka Kak Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mendorong pramuka Indonesia berpartisipasi di dunia internasional,” kata Priyo Mustiko, pengurus Majelis Pembimbing Daerah Kwarda Yogyakarta dalam penjelasannya, Kamis (24/7/2025)
Menurut Priyo Mustiko, banyak manfaat yang diperoleh adik-adik pramuka yang mengikuti kegiatan Jambore (bagi penggalang) atau Moot (bagi penegak dan pandega) serta kegiatan internasional lainnya.
Pada tahun 1967, Priyo mewakili Indonesia menjadi peserta Jambore Dunia Pramuka di Idaho, Amerika Serikat. Priyo mengaku bangga karena kontingen Indonesia yang berjumlah 10 pramuka penggalang mendapat apresiasi dari ribuan peserta negara lain karena Gerakan Indonesia bergabung kembali ke dalam World Organization of the Scout Movement (WOSM).
Sampai hari ini, Kwarnas juga belum mengeluarkan edaran ke daerah untuk mengikuti kegiatan Jambore Asia Pasifik pada akhir Desember 2025 yang akan diadakan di Filipina. Padahal pendaftaran bakal ditutup akhir Juli ini. Pimpinan Kwarnas juga belum mendaftar keikutsertaan delegasinya dalam Konferensi Pramuka Asia Pasifik di Taiwan pada Oktober 2025.
Pekan lalu, Sekretaris Jenderal WOSM David Berg dan Direktur Eksekutif Biro Pramuka Regional Asia Pasifik Jose Rizal C. Pangilinan bertemu dengan pimpinan Kwarnas di Jakarta. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah tunggakan iuran WOSM oleh Gerakan Pramuka yang nilainya sekitar 800 ribu dollar Amerika. Jika tunggakan ini tidak diangsur berpotensi keanggotaan Indonesia ditangguhkan dan tidak dapat mengikuti kegiatan internasional.
David Berg menghimbau Kwarnas mengirim kontingen Indonesia untuk mengikuti Jambore, Konferensi Pramuka Asia Pasifik dan kegiatan internasional lainnya. Himbauan ini menohok sikap otoriter pimpinan Kwarnas yang telah menggalang dukungan dari Kwarda seluruh Indonesia melalui forum Rapat Koordinasi Khusus di Jakarta pada 1 Juni 2025.
Pada poin 4 Rakorsus menyebutkan bahwa Kwarda mendukung kebijakan Kwarnas untuk menseleksi dan pembatasan pengiriman kontingen Indonesia pada kegiatan kepramukaan internasional.
Koordinator Gemma Pramuka (Gerakan Menegakkan Satya dan Darma Pramuka) Djatmiko Rasmin menyayangkan sikap pasif dan “yes man” pimpinan Kwarda di dalam Rakorsus. Seharusnya mereka membela adik-adik pramuka yang memiliki hak mengikuti kegiatan internasional sebagai bagian dari proses pendidikan.
“Kakak pimpinan Kwarda seharusnya kritis terhadap kebijakan Kwarnas ini. Kepada Bapak Presiden Prabowo selalu Ketua Mabinas Pramuka kami mohon meluruskan kesalahan yang dilakukan ketua Kwarnas, ” kata Djatmiko Rasmin. (Kds)
