BERITABUANA.CO, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali mencuri perhatian publik lewat dua langkah penting: menghidupkan kembali proyek-proyek mangkrak menjadi taman publik dan mempertahankan jajaran direksi Food Station meski mendapat tekanan politik. Dua keputusan ini mencerminkan arah kepemimpinan Pramono yang menjunjung inovasi dan integritas dalam tata kelola ibu kota.
Dalam pernyataannya di Balai Kota, Pramono menyebut rencana konversi proyek mangkrak menjadi taman publik terinspirasi dari High Line Park di New York. Jakarta, kata dia, punya cukup lahan tidur yang bisa disulap menjadi ruang hijau aktif jika ada kemauan politik dan kolaborasi warga. “Kita tidak kekurangan lahan, tapi kekurangan keberanian memanfaatkannya,” ujarnya.
Gagasan ini mendapat sambutan positif dari banyak pihak. Pemerhati kota menyebut keberadaan taman publik bisa menjadi titik temu sosial, meredam polusi, dan membuka ruang tumbuh bagi ekonomi mikro. Di wilayah padat seperti Jakarta Timur dan Utara, keberadaan taman disebut bukan hanya kebutuhan estetika, tapi juga hak warga atas ruang hidup yang layak.
“Kami mendukung penuh konversi proyek mangkrak jadi taman. Ini kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan warga, apalagi di kawasan padat seperti Jakarta Timur dan Utara,” ujar Edi Homaidi, Ketua Umum Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA) dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/7/2025).
Ia menegaskan taman publik harus dirancang bersama warga agar memiliki jiwa dan manfaat jangka panjang.
Sementara itu, Pramono juga memutuskan mempertahankan direksi Food Station di tengah kritik tajam Presiden Terpilih Prabowo Subianto soal kinerja BUMD pangan DKI. Pramono menyatakan evaluasi kinerja harus berbasis data, bukan sekadar tekanan politik. Ia ingin menjaga stabilitas organisasi sambil mendorong pembenahan yang profesional.
Sikap ini dinilai sebagai bentuk keberanian menghadapi tekanan elite tanpa kehilangan arah kepemimpinan. Keputusan mempertahankan direksi sekaligus menjadi sinyal bahwa birokrasi DKI tidak tunduk pada tekanan sesaat.
“Keberanian ini menunjukkan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan fakta dan data, bukan semata tekanan politik,” ujar Edi Homaidi menanggapi langkah tersebut.
JAMMA juga mendorong Pemprov membuka evaluasi kinerja Food Station ke publik dan menggandeng auditor independen untuk menjamin transparansi. Dalam pandangan mereka, pengelolaan BUMD yang menyangkut hajat hidup warga harus bebas dari konflik kepentingan.
“Dengan sistem seperti ini, publik bisa memantau hasil kerja BUMD, bukan hanya mendengar narasi saja,” imbuh Edi.
Konversi proyek mangkrak menjadi taman dan pembenahan BUMD menunjukkan bahwa Jakarta tak hanya butuh pemimpin yang responsif, tapi juga visioner. Kota global menuntut tata kelola yang akuntabel dan inovatif, bukan sekadar pencitraan. Kebijakan seperti ini memberi sinyal bahwa Pramono berani mengambil keputusan tak populer demi arah jangka panjang.
Pengamat menilai, keberhasilan dua langkah ini akan bergantung pada keterbukaan data dan partisipasi warga. Di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Pramono, konsistensi dalam implementasi akan menjadi pembeda antara sekadar janji dan perubahan nyata di tingkat akar rumput.
“JAMMA siap mengawal kebijakan yang berpihak pada warga dan berbasis keterbukaan pada publik, bukan tekanan atau pencitraan agar Jakarta sesuai dengan visi Pramono menjadikan kota Global dan modern,” tutup Edi Homaidi di akhir keterangannya. (Ery)
