BERITABUANA.CO, KUPANG – Sebanyak 12 kabupaten di Provinsi NTT, diusulkan mendapat dana hibah dari Green Climate Fund (GCF), yang akan dilaksanakan United Nations Development Programme (UNDP).
Hal ini terkuak saat rapat penting terkait pendanaan GCF, yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur NTT, pada Jumat, (11/7/2025).
Rapat dipimpin langsung Gubernur NTT, Melki Laka Lena dihadiri Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT.
Hadir pula secara virtual Sekretaris Daerah NTT, ke-12 Bupati wilayah penerima proyek, Perwakilan UNDP Indonesia, dan Siprianus Bate Soro, Team Leader ad interim for Risk, Resilience, and Governance Unit, serta Budi Gunawan, Programme Research Manager.
Ke 12 kabupaten tersebut yakni Alor, Flores Timur, Lembata, Sikka, Ende, Manggarai Barat, Kupang, TTS, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur.
Siprianus menjelaskan, proyek ini merupakan hibah dari GCF, yang bertujuan memperkuat ketahanan petani terhadap perubahan iklim, melalui pengembangan aneka komoditas strategis.
“Proyek ini akan memperkuat kebijakan di sektor pertanian, dan menyasar langsung sekitar 45.000 rumah tangga petani dengan masa pelaksanaan selama 6 tahun,” ujarnya.
Selanjutnya, Budi Gunawan dalam paparannya mengenai proposal pendanaan GCF “Membangun Ketahanan Iklim bagi Petani Kecil di NTT”, menjelaskan dengan terlaksananya proyek ini, hasil yang diharapkan diantaranya terbangun lingkungan yang mendukung, serta kerangka kelembagaan untuk pengelolaan pertanian yang tangguh, terhadap perubahan iklim dalam jangka panjang.
Menutup Rapat, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut teknis, agar proyek ini bisa segera dieksekusi.
“Pasca pertemuan ini, kita butuh langkah-langkah teknis yang mendukung agar program ini cepat terealisasi. Kita akan pastikan agar program ini segera diputuskan dan dilaksanakan,” ujar Gubernur Melki.
Wakil Gubernur juga menambahkan, pemerintah daerah berharap seluruh pendanaan proyek yang berasal dari UNDP dan Kementerian Keuangan ini, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (iir)
