BERITABUANA.CO, KUPANG – Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menerima langsung aspirasi dari Komunitas Sopir Pick-Up dan Mahasiswa Aliansi Cipayung, yang melakukan aksi damai di Kantor Gubernur NTT.
Pertemuan di ruang rapat kantor Gubernur NTT, pada Selasa (8/7/2025) sore, diikuti 20 orang perwakilan dari massa aksi, yang menyampaikan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan perlakuan aparat di lapangan, regulasi transportasi, dan perlindungan hukum terhadap sopir kendaraan angkutan jenis pick-up di Kota Kupang.
Mereka menyampaikan lima tuntutan, yakni menghentikan tindakan intimidatif dari petugas Dishub terhadap sopir dan pengguna jasa angkutan pick-up, mengusut tuntas praktik pungutan liar (pungli) terhadap sopir pick-up, merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Selain itu, memohon kebijakan revisi atas batas jumlah penumpang lima orang dinilai terlalu sedikit, dan meminta perlindungan hukum dan regulasi daerah yang memungkinkan kendaraan pick-up mengangkut penumpang secara legal dan aman.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas keberanian warga menyampaikan aspirasi secara langsung dan terbuka. Namun menyayangkan adanya aksi anarkis, yang sebelumnya terjadi saat aksi massa di jalanan.
“Tidak ada pemerintah yang ingin rakyatnya sengsara. Kami, pemerintah, harus berdiri di tengah semua pihak, mendengar masukan dari semua yang berkepentingan,” ujar Jhoni Asadoma.
Setelah mendengar aspirasi yang disampaikan, kata dia, pihaknya juga perlu mendengar dari pihak lain.
“Beri kami waktu untuk selesaikan ini semua, sampai hari Sabtu nanti,” pinta Jhoni Asadoma.
Pihaknya menegaskan bahwa, pemerintah tetap mengedepankan hukum dan ketertiban dalam menangani persoalan ini.
“Kita hidup di negara hukum. Aturan dibuat bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk melindungi masyarakat dari risiko dan bahaya di jalan raya,”; ujar Jhoni Asadoma.
Namun jika ada praktik yang menyimpang, tegas Jhoni Asadoma, termasuk pungli, tidak mentolerir. Dan akan tindak tegas pelaku pungli.
Wakil Gubernur Johni juga menyatakan akan turun langsung ke lapangan pada Rabu pagi (9/7/2025) untuk meninjau langsung kondisi di lapangan, serta memastikan proses penegakan aturan berjalan dengan adil tanpa intimidasi.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat terdengar, tetapi kita juga perlu memastikan keselamatan dan ketertiban tetap terjaga. Pemerintah hadir untuk semua,” janjinya. (iir)
