BERITABUANA.CO, KUPANG – Kalau melakukan pungutan di sekolah, diminta untuk melihat latar belakang dan kondisi ekonomi orangtua siswa.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma dalam pertemuan bersama para Kepala SMAN/SMKN Kota Kupang di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (2/7/2025).
Pertemuan ini digelar menyusul adanya berita yang beredar luas di masyarakat terkait pungutan di SMA Negeri 5 Kupang, dan laporan dari Ombudsman NTT terkait pungutan-pungutan di SMA/SMK/Madrasah se-Provinsi NTT.
“Pertemuan ini dibuat menyusul adanya berita di media online, tentang pungutan kepada siswa di SMA Negeri 5 Kupang sebesar Rp. 2.200.000/siswa, yang memberatkan orangtua dan menjadi sorotan masyarakat,” ujar Johni Asadoma.
Begitu juga laporan dari Ombudsman NTT, tambah dia, tentang pungutan-pungutan di SMA,SMK, Madrasah se Provinsi NTT, sehingga perlu diadakan koreksi.
Mengawali pertemuan tersebut, Johni Asadoma meminta klarifikasi langsung dari Kepala SMAN 5 Kupang terkait pungutan yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswa di sekolah tersebut.
Menurut Kepala Sekolah, Veronika Wawo, pungutan tersebut berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan telah disepakati dalam sidang serta sudah disosialisasikan kepada orangtua siswa.
“Ini berdasarkan analisis kebutuhan di sekolah. Semua pembiayaan disampaikan kepada orangtua dan tidak ada keberatan dari 395 orangtua yang hadir pada saat rapat sosialisasi,” jelas Veronika.
Terkait hal ini, Wagub Johni mengatakan bahwa walau secara prosedural pungutan itu telah disetujui bersama, namun menurutnya pungutan itu terlampau besar dan berat bagi orangtua dengan tingkat kesulitan ekonomi yang bervariasi.
“Pungutan ini besar dan terlampau berat untuk orangtua yang ekonominya lemah. Ini mengusik perasaan publik, makanya ribut semua,” ucap Johni.
Di hadapan para Kepala Sekolah, mantan Kapolda NTT ini juga memaparkan sejumlah temuan terkait pungutan-pungutan di SMA, SMK, dan Madrasah di NTT yang dilaporkan oleh Ombudsman NTT.
Terkait hal ini, Wagub berharap agar para Kepala Sekolah harus lebih berempati kepada siswa dan orangtua siswa. Dalam hal melakukan pungutan, sejauh dimungkinkan secara aturan, beliau mengimbau agar mempertimbangkan latar belakang ekonomi orangtua siswa.
“Kalau mau pungut, jangan sama ratakan. Lihat juga background orangtua. Lihat dengan kondisi ekonomi orangtua siswa. Ya, harus lebih berempati kepada siswa-siswa kita,” imbuhnya.
Johni Asadoma mengimbau, agar pungutan yang dilakukan tidak memberatkan orangtua siswa, dan harus betul-betul berdasarkan kesepakatan bersama.
“Saya berharap agar para Kepala Sekolah sedapat mungkin membuat rasionalisasi pembiayaan sehingga pungutan yang dilakukan tidak memberatkan orangtua siswa dan tidak mengusik perasaan Publik,” harap dia. (*/iir)
