BERITABUANA.CO, JAKARTA – Indonesia selaku Negara Anggota International Maritme Organization (IMO) atau IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) melakukan Skema Audit sebagaimana mekanisme yang diberlakukan Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk menilai tingkat kepatuhan negara anggota terhadap pelaksanaan kewajiban internasional, khususnya dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan laut.
“Untuk Indonesia, Skema Audit berlangsung dari 16 hingga 23 Juni 2025 di Kantor Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, dibuka Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud,” ungkap Heri Junaedi, Kabag Humas dan Umum Ditjen Hubla Kemenhub kepada beritabuana.co di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Dirjen Masyhud dalam sambutannya menyatakan, Indonesia menyambut baik pelaksanaan audit ini, karena kesempatan ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan koordinasi antar-lembaga dan mengidentifikasi area pengembangan yang perlu ditindaklanjuti di seluruh wilayah perairan Indonesia.
“Melalui kegiatan Audit IMSAS kali ini, Indonesia akan memastikan semua proses audit brtlangsung transparan, konstruktif, dan berdampak,” ujar Masyhud, seraya mengajak semua pihak terkait, untuk terus maju dengan semangat kolaborasi dan saling menghormati, sehingga hasil audit ini tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas maritim internasional yang lebih luas.
Dikatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan anggota aktif Dewan IMO, Indonesia menyadari pentingnya mematuhi konvensi maritim internasional. “Kami berkomitmen untuk memperkuat tata kelola maritim dan memenuhi tanggung jawab kami sebagai negara bendera, pelabuhan, dan pantai,” terang Masyhud.
Menurutnya, IMSAS, memiliki peran krusial dalam memastikan implementasi yang konsisten dan efektif dari konvensi dan instrumen IMO. Untuk itu, Indonesia memandang audit ini sebagai langkah penting dan strategis untuk tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga mengevaluasi, belajar, dan meningkatkan sistem nasional sesuai dengan instrumen yang berlaku secara internasional.
Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin selaku Single Point of Contact IMSAS Indonesia, mengatakan Skema Audit Negara Anggota IMO, yang awalnya diluncurkan sebagai mekanisme sukarela pada tahun 2006, menjadi wajib pada tahun 2016. Berfungsi sebagai landasan untuk memastikan implementasi yang seragam dan efektif dari instrumen-instrumen IMO secara global, dan Indonesia memandang audit ini bukan hanya sebagai persyaratan kepatuhan, tetapi sebagai kesempatan untuk refleksi, pembelajaran, dan perbaikan sistemik.
Sebelumnya, tutur Samsudin, saat melaksanakan audit sukarela pada 2014 merupakan pengalaman berharga, dan sebagai langkah persiapan pelaksanaan Audit IMSAS kali ini, dimana Indonesia telah menyelesaikan temuan dengan menyusun peraturan, melengkapi standar operasional prosedur dan memastikan pelaporan telah berjalan dengan baik.
Ia menyebutksn, Indonesia sebelumnya telah mengirimkan pegawai terpilih untuk mendapatkan pelatihan sebagai auditor, untuk mendapatkan informasi mengenai teknik penggalian data, sebagai upaya identifikasi kekurangan yang ada dalam sistem untuk perbaikan.
“Kita juga bekerjasama dengan beberapa negara sahabat seperti Australia, Denmark dan Singapura untuk dapat menggali informasi dan pengalaman dalam menghadapi audit. Semoga upaya ini dapat meningkatkan keselamatan transportasi laut di Indonesia,” pungkas Samsudin.. (Yus)
