BERITABUANA.CO, SUMBAWA — Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Fahri Hamzah, dalam pertemuan strategis bersama Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Pendopo Bupati Sumbawa, Sabtu (7/6/2025).
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, kedua pejabat membahas percepatan program pembangunan berbasis keadilan wilayah, termasuk intervensi terhadap kawasan kumuh yang telah masuk dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Salah satu lokasi prioritas yang disorot adalah kawasan Jempol di Labuhan Sumbawa.
“Kami siap memperjuangkan bantuan teknis dan pendanaan untuk Sumbawa. Kawasan Jempol sudah kami tetapkan sebagai titik intervensi APBN 2025,” tegas Fahri Hamzah.
Ia menekankan bahwa kolaborasi pusat dan daerah sangat vital dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar dan permukiman tidak layak huni (RTLH). Menurutnya, Sumbawa memiliki potensi besar, khususnya di sektor pariwisata dan pertanian, yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai agar bisa tumbuh maksimal.
Kawasan Permukiman Priortas
Sementara itu, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan langsung berbagai usulan strategis kepada Wamen PKP, termasuk penataan enam kawasan permukiman prioritas. Ia juga memaparkan kondisi eksisting wilayah yang masih tertinggal dan membutuhkan perhatian khusus.
“Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi merata ke pelosok. Infrastruktur adalah kunci untuk menciptakan Sumbawa yang unggul dan sejahtera,” ujar Bupati Jarot.
Enam kawasan yang diajukan masuk program penataan 2025 adalah:
1. Pulau Bungin, Kecamatan Alas
2. Permukiman Pantai Saliper Ate – Pantai Goa
3. Labuhan Aji, Pulau Moyo
4. Labuhan Jambu
5. Batu Rotok
6. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan backlog perumahan secara umum
Kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti urgensi penataan Pulau Bungin, kawasan padat penduduk yang juga menjadi destinasi wisata potensial. Ia menggarisbawahi pentingnya perbaikan sanitasi, sistem drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta ruang publik interaktif yang layak huni dan aman pascakebakaran beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat membentuk tim percepatan pembangunan agar program dapat berjalan tepat waktu dan terukur. Selain itu, Wamen PKP menyatakan siap meninjau ulang proposal pembangunan jalan antar-desa dan program penyediaan air bersih yang diajukan pemerintah kabupaten.
“Ini momentum untuk membuktikan bahwa negara hadir. Kami harap progres signifikan dapat terlihat tahun ini, terutama di Labuhan Sumbawa,” kata Bupati Jarot.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas PUPR NTB Dr. Najamuddin Armi, Asisten I–III, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PRKP Sumbawa Pipin Bitongo, ST., M.Eng., serta sejumlah pimpinan OPD lainnya. (Ery)
