BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi mengharapkan kehadiran Koperasi Merah Putih di setiap desa akan dapat memperkecil friksi politik usai pemilihan kepala daerah selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Menurutnya, tidak jarang usai pemilihan kepala desa (Pilkades) terjadi pertikaian politik yang dikhawatirkan mengganggu pembangunan ekonomi pedesaan. Bahkan pertikaian itu bisa berlangsung bertahun-tahun sehingga menghambat pembangunan.
“Karena itulah kami mengawasi pembentukan Koperasi Merah Putih ini agar tidak menjadi semacam lembaga politik dan tidak membuat kelompok masyarakjat berbenturan,” ujar Nawardi usai melakukan pertemuan dengan Kementerian Koperasi dan UKM pada hari ini, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, dengan adanya koperasi desa justru para tokoh masyarakat desa yang berlawanan bisa berbaur dan bersama-sama mengelola ekonomi melalui koperasi.
Lebih jauh politisi itu mengatakan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak akan berbenturan dengan badan usaha milik desa (Bumdes) yang sudah ada, termasuk koperasi yang sudah berjalan. Karena, jelasnya, landasan pembentukan kopeasi itu adalah Inpres No IX dan Kepres No IX Tahun 2025 selain Peraturan Menteri.
Selain melakukan pengadaan barang harian kebutuhan rumah tangga biasa, koperasi tersebut juga akan mengelola barang bersubsidi seperti bahan bakar, dan gas elpiji.
Pada bagian lain, Nawardi juga mengatakan adanya wacana untuk merevisi Undang-Undang Koperasi untuk mengadopsi praktik Koperasi Merah Putih. Akan tetapi, revisi itu akan dilakukan sambil koperasi tersebut tetap berjalan. (Kds)
